Ketua DPRD KLU Minta Proyek Pantai Bintang Dihentikan Sementara

ONE GATE: Komisi II DPRD KLU saat rapat dengan pihak terkait soal one gate system, kemarin (22/8). (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Bupati KLU sudah memutuskan bahwa wacana one gate system di Pelabuhan Bangsal untuk wisatawan pengguna kapal cepat dari Bali tujuan Gili, batal. Menurut Bupati, transit lebih dahulu di Bangsal untuk pemeriksaan tidak efisien, lebih baik langsung dari Bali ke Gili.

Namun keputusan Bupati ini nampaknya masih dianggap belum final. Buktinya, wacana one gate system ini kembali dibahas. Dan kali ini dibahas oleh Komisi II DPRD KLU dengan menghadirkan para pihak terkait, mulai dari pimpinan OPD, operator kapal cepat, Koperasi Karya Bahari (KKB), BKKPN Kupang, pelaku wisata Gili hingga masyarakat.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD KLU Arif Usman didampingi Wakil Ketua Komisi II Hakamah. Rapat berlangsung selama beberapa jam tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa akan menerapkan  one gate system. Hanya saja polanya diubah. Jika sebelumnya penumpang kapal cepat dari Bali dilakukan pemeriksaan di Pelabuhan Bangsal terlebih dahulu baru kemudian ke tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air), kali ini malah terbalik. Yang mana penumpang kapal cepat dari Bali bisa langsung ke tiga Gili tetapi begitu balik harus melalui Pelabuhan Bangsal.

Baca Juga :  Tenaga Non ASN KLU 4.755

Artinya dari tiga Gili nanti penumpang diangkut menggunakan kapal milik KKB menuju Pelabuhan Bangsal. Dari Pelabuhan Bangsal ke Bali, baru diangkut kapal cepat. “Dasar pertimbangannya tamu dari Bali tidak merasa capek karena harus bongkar muat di Bangsal dulu baru ke Gili. Makanya kita ubah pulangnya baru melalui Bangsal. Itu rencananya,” ujarnya.

Usman mengaku sudah meminta Dinas Pariwisata dan juga Dinas Perhubungan KLU melakukan kajian terkait dampak negatif ataupun positifnya ketika kebijakan ini diberlakukan. “Itu nanti jadi bahan pertimbangan kita,” ungkapnya.

Pihaknya lanjut Usman tetap mengedepankan bagaimana tingkat kunjungan ke tiga Gili ramai sehingga itu nantinya dapat meningkatkan PAD. “Terkait regulasi itu nanti kita diskusikan dengan Bagian Hukum. Tentu kita kan tidak bisa kerja tanpa regulasi. Jadi regulasinya yang kita benahi dulu,” bebernya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Cek Pengukuran Lahan Proyek Pantai Bintang

Usman menegaskan bahwa tindak lanjut dari hasil rapat ini nanti adalah pihaknya akan menggelar rapat antar-komisi dan itu akan diagendakan dalam waktu dekat ini. “Tindak lanjutnya seperti itu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata KLU Ainal Yakin yang dikonfirmasi terkait one gate system ini tidak bersedia berkomentar. “Gak usah soal itu,” ujarnya.

Adapun Ketua KKB Sabarudin mengatakan  pihaknya dalam hal ini tidak dalam kapasitas menolak atau menyetujui. Ia mengakui bahwa one gate system ini punya sisi positif dan negatif jika diterapkan. Sisi positifnya yaitu perekonomian masyarakat yang ada di Pemenang bisa lebih hidup nantinya.

Sementara sisi negatifnya wistawan tidak nyaman karena ini sedikit ribet. Meski begitu apapun menjadi keputusan pemerintah daerah, pihaknya siap mendukung. “Kalau saya berbicara sebagai koperasi sangat diuntungkan, tapi ini bagaimana nanti supaya pemerintah juga dapat,” katanya. (der)

Komentar Anda