MATARAM – Hubungan DPRD Provinsi NTB dengan eksekutif selama ini cukup harmonis. Namun masalah pokir (pokok-pokok pikiran) atau dana aspirasi wakil rakyat membuat hubungan keduanya menjadi hangat.
Dalam rapat paripurna tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) Senin siang (2/11), secara tiba-tiba lembaga DPRD NTB menebar ancaman. Tidak tanggung-tanggung, ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Ruvaeda kepada Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah.
Sebelum paripurna ditutup, Isvie mengingatkan adanya agenda pembahasan tentang pokir pada Selasa (3/11) hari ini pukul 10.00 Wita. “Kami minta Wagub untuk ingatkan kepala OPD hadir pukul sepuluh. Tidak boleh berwakil,” ujar Isvie.
Permintaan DPRD agar kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang diundang tanpa berwakil, harus benar-benar dilaksanakan. Surat undangan juga telah dilayangkan. Para kepala OPD tersebut akan bertemu dengan pimpinan DPRD, pimpinan komisi dan fraksi.
Apabila ada kepala OPD yang tidak hadir, Isvie mengancam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 tidak akan tepat waktu. “Jika kepala OPD tidak hadir, pembahasan APBD 2021 akan molor. OPD tersebut juga tidak akan dapat anggaran APBD,” ancam Isvie.
Ditegaskan Isvie, pembahasan tersebut untuk menyelesaikan masalah pokir. Menurutnya, persoalan pokir sangat penting untuk segera diselesaikan karena banyaknya masalah yang ada. Pantauan Radar Lombok selama ini, Isvie Ruvaeda tidak pernah bersikap keras terhadap eksekutif. Namun kali ini, justru menebar ancaman yang sangat serius. Apalagi APBD 2021 dijadikan sebagai taruhan. “Pokir jadi hak DPRD, itu ada undang-undangnya. Kita ingin pokir berjalan dengan baik,” tegas Isvie usai paripurna.
Politisi Golkar ini menyadari, baru kali ini dirinya menebar ancaman kepada eksekutif. Apalagi itu disampaikan dalam rapat paripurna terbuka. “APBD akan molor, itu kalau mereka tidak serius akomodir pokir. Ini hak rakyat, pokir itu berasal dari aspirasi saat DPRD reses, hak rakyat,” katanya.
Pokir yang dimaksud untuk tahun 2020 ini. Kemudian juga ingin memastikan agar pokir kedepannya bisa berjalan dengan baik. “Jangan dimain-mainkan hak rakyat. Kalau hak rakyat sudah dimasukkan dalam pokir, harus dimasukkan. Jangan ada perbedaan-perbedaan,” sindirnya.
Oleh karena itu, Isvie kini menyerahkan kepada eksekutif apakah ingin pembahasan APBD 2021 tepat waktu atau molor. Semuanya tergantung dari penyelesaian atas masalah pokir yang banyak tidak terealisasi. Meski menebar ancaman, Isvie tidak setuju jika lembaga DPRD NTB saat ini tidak memiliki bargaining lagi seperti dulu. “Tapi bukan berarti DPRD tidak punya harga lagi. Ini soal kinerja saja. Saya berbicara itu untuk saling ingatkan. Dan kita sudah ingatkan eksekutif untuk hadir lengkap besok. Cepat lambatnya pembahasan APBD tergantung mereka sekarang,” ucap Isvie.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah tidak banyak bicara saat dimintai tanggapannya. Wagub memastikan, masalah pokir akan dicarikan solusi terbaik. “Soal Pokir, besok akan dirapatkan. Cari jalan terbaik,” jawab Wagub usai paripurna. (zwr)
