MATARAM – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB Najamuddin Mustapha menyoroti buruknya tata kelola kepemimpinan di DPRD NTB. Ia menilai, kepemimpinan Baiq Isvie Rupaedah dan tiga Wakil Ketua DPRD NTB yakni Abdul Hadi, Muzihir, dan Mori Hanafi dalam pengelolaan struktur kelembagaan amburadul. “Kepemimpinan yang ada di dewan ini tata kelolanya buruk,” tegas politisi PAN tersebut, kemarin.
Menurutnya, kondisi di Udayana masih jauh dari yang diharapkan, terkesan dikelola sesuai dengan sudut pandang dan keinginan masing-masing. Manajemen pengelolaan dilakukan dengan tidak mengacu kepada aturan yang berlaku di dewan.
Ia mencontohkan, bagaimana persoalan pembagian pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD NTB banyak disorot publik beberapa waktu lalu. Ia menilai, pembahasan soal pokir itu dilakukan secara tidak transparan dan terkesan monopoli. Publik sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga wajar menimbulkan sorotan begitu luas dari publik. “Pembagian pokir itu tidak jelas, peruntukan dan pembagian. Tidak terbuka dan tidak transparan. Wajar publik mempersoalkan,” tandasnya.
Dengan kondisi saat ini, ia menyarankan kepada para pimpinan partai politik di NTB, agar melakukan pergantian di pimpinan dewan. Perlu diganti dengan figur yang lebih bagus.
Pergantian pimpinan adalah hal biasa. Mengingat, setiap dua tahun sekali, fraksi melakukan rapat pembahasan penyegaran struktur di alat kelengkapan dewan (AKD). “Saya sarankan kepada partai-partai, agar dilakukan pergantian terhadap pimpinan dewan. Diganti dengan yang lebih kompeten dan bagus agar tata kelola di DPRD NTB lebih baik,” tandasnya.
Ia juga menegaskan, dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua BK. Jikapun PAN menghendaki tetap menjadi ketua BK, maka ia akan memilih menjadi anggota biasa. “Saya ingin jadi anggota biasa saja,” pungkasnya. (yan)
