Transparansi anggaran di lingkup lembaga atau instansi sangat perlu dilakukan, agar masyarakat luas bisa mengetahui arah penggunaan anggaran yang ada di setiap kantor tersebut. Sehingga stigma negatif masyarakat terhadap instansi atau lembaga dapat diminimalisir.
M. HAERUDDIN – MATARAM
KETIKA Radar Lombok memasuki Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Mataram, dan melewati lorong-lorong di lingkungan kantor tersebut. Ternyata hal-hal yang tidak pernah kita temukan di perkantoran lain, kita dapatkan ada di tempat ini.
Seperti sebuah papan besar yang menginformasikan daftar anggaran untuk Polres Mataram dan jajaranya selama setahun kedepan. ”Anggaran untuk Polres Mataram beserta jajaran di bawah, selama satu tahun bisa di lihat di tempat ini (papan informasi, red),” ungkap Kapolres Mataram, AKBP Heri Perihanto, ketika berbincang- bincang dengan Radar Lombok, Rabu (4/1).
Dalam papan sosialisasi anggaran tersebut, tertulis jumlah anggaran di masing- masing kepala satuan (Kasat) maupun Polsek. Bahkan semua masyarakat ketika mendatangi kantor tersebut, bisa melihat dengan jelas. Sehingga diharapkan dapat mengawal semua kebijakan yang ada di Polres Mataram.
[postingan number=3 tag=”boks”]
”Seluruh masyarakat bisa melihat berapa anggaran yang kami miliki, dan saya yakin bahwa jarang ada instansi yang berani menampilkan anggarannya kepada publik,” timpal Kapolres sembari tersenyum.
Selain bisa di pantau oleh masyarakat, langkah Polres Mataram sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan acuan kepada masing-masing jajaran, agar mampu merancang program- program yang nantinya mampu membuat masyarakat menjadi aman dan nyaman terhadap aparat kepolisian.
“Masing-masing juga bisa mengetahui anggaranya berapa? Sehingga bisa merancang program dengan jelas, dan mampu melayani masyarakat dengan baik,” harapnya.
Langkah transparansi anggaran instansinya tersebut sebenarnya sudah bertahun-tahun lalu dilakukan, dengan tujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan (penyalahgunaan anggaran, red) . Terlebih disadari, aparat kepolisian sering mendapat stigma negatif, dan bahkan sering dijadikan kambing hitam oleh segelintir orang.
”Semoga saja di setiap instansi di pajang anggaranya, sehingga masyarakat bisa mengetahui. Terlebih kita makan dari uang rakyat, dan kita diamanahkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat,” tambahnya.
Adanya kebijakan itu, maka sekarang tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan maupun bermain di belakang layar, terkait jumlah anggaran di jajaran kepolisian. Ketika anggaran lebih banyak, maka program juga harus lebih maksimal. ”Dana semua Kasat dan Polsek juga ada terpampang. Jadi mereka juga tidak bisa menyembunyikan apapun, dan masyarakat sendiri yang langsung memantau,” tambahnya.
Terpisah, Baiq Dewi, salah seorang mahasiswi di Kota Mataram, ketika ditanyakan tanggapanya terkait program tersebut mengungkapkan, bahwa seharusnya semua instansi pemerintah bisa mengikuti langkah Polres Mataram tersebut.
”Kalau kayak gini, semua masyarakat bisa mengetahui, dan tentunya stigma jelek oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum otomatis juga akan hilang dengan sendirinya,” ungkap Dewi yang ditemui sedang membuat surat ijin mengemudi (SIM).
Dewi bahkan merasa heran, dan mengakui kalau baru melihat ada instansi perkantoran yang berani membuka lebar-lebar anggarannya kepada masyarakat. Termasuk berapa anggaran yang akan dihabiskan oleh aparat penegak hukum selama setahun. ”Tumben saya lihat ada yang berani memaparkan anggaranya di depan umum. Tapi mudah-mudahan kebijakan ini bisa diikuti oleh instansi lainnya, sehingga jelas arah uang rakyat hendak dibawa kemana,” tutupnya. (*)
