MATARAM – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Murdani mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menjaga kelestarian hutan.
Diungkapkan Murdani, kondisi hutan saat ini sudah 78 persen rusak. Banyak hutan di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Sumbawa dan Dompu telah berubah menjadi lahan gundul. “Katanya mereka serius mau jaga hutan, terus kenapa fakta di lapangan malah ilegal logging dan perambahan hutan bebas terjadi,” ungkapnya kepada Radar Lombok Minggu kemarin (8/1).
Di hutan Lindung Sekaroh Lombok Timur misalnya. Walhi menemukan banyak wilayah hutan yang dirubah menjadi lahan, kemudian ditanami jagung. Masyarakat begitu bebasnya melakukan semua itu, padahal sudah sangat jelas melanggar aturan.
Hal yang sama juga terjadi di Bima dan Dompu. Parahnya lagi, lanjut Murdani, pemerintah daerah terkesan bangga dengan perusakan hutan. “Heran saya, kok mereka bangga panen jagung raya. Padahal tempat mereka panen itu awalnya hutan, terus dirubah jadi ladang tanam jagung,” ujarnya.
Tidak perlu jauh-jauh, perambahan hutan juga telah diungkapkan oleh Sudirati Kepala Desa Karang Bayan dan H Muhammad Sarnah Kepala Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar. Namun buktinya Pemprov NTB tidak responsif atas masalah tersebut.
[postingan number=3 tag=”hutan”]
Menurut Murdani, ilegal logging dan perambahan hutan semakin marak terjadi 5 tahun terakhir. Meskipun gubernur telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan menganggap perusakan hutan adalah kejahatan luar biasa, namun faktanya hutan di NTB terus terkikis habis. “Misalnya yang ditangkap pelaku sekali dalam sebulan, sementara praktek ilegal logging maupun perambahan hutan terjadi setiap hari. Ya tiak ada artinya, ini harus dilakukan secara serius,” pinta Murdani.
Kurangnya personel, dinilai tidak layak sebagai alasan. Seharusnya pemerintah sejak lama mencari solusi agar personel bisa menjaga dan mengawasi kelestarian hutan. “Dari dulu kami suarakan masalah ini, lama-lama hutan kita bisa habis kalau begini terus,” kesalnya.
Wakil Gubernur NTB, H Muhammad Amin saat dimintai tanggapannya mengakui jika hutan di NTB terus semakin kritis. Namun, politisi partai Nasdem ini tidak sepakat jika pemprov dianggap tidak serius menjaga hutan.
Ditegaskan, selama ini banyak pelaku ilegal logging yang telah ditangkap. Hal itu sebagai bentuk keseriusan pemprov dalam memerangi ilegal logging. “Soal banyaknya kawasan hutan yang ditanami jagung, kami jadikan perhatian juga. Ini terus kita berupaya menjaga hutan dan mengembalikan hutan yang rusak,” katanya.
Data resmi yang dimiliki pemprov, luas kawasan hutan mencapai 1.071.722,83 hektar. Namun hutan yang kritis saat ini sudah mencapai 578.645 hektar. Lahan kritis sudah pada tingkat sangat kritis sekitar 23.218,61 hektar, tingkat kritis 154.358,31 hektar dan agak kritis 401.069,05 hektar. (zwr)
