Kerugian Sewa Alat Berat PUPR Tembus Rp 1,5 Miliar

KANTOR PUPR NTB: Kerugian Dinas PUPR NTB ditaksir mencapai Rp 1,5 milliar, akibat dugaan penyelewengan sewa alat-alat berat di Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok. (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Potensi kerugian Pemprov NTB, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NTB, akibat dugaan korupsi penyewaan sejumlah alat berat di Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, ditaksir mencapai Rp 1,5 milliar.

Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok Dinas PUPR NTB, Kusnadi mengatakan sejak tahun 2021, uang sewa alat berat tidak sepeser pun masuk ke kas daerah (Kasda). Alat berat yang disewakan Balai tersebut, berupa satu buah ekskavator atau mesin pengeruk, dua dump truck, dan satu mixer molen.

Sesuai Pergub, nilai sewa alat-alat berat ini berbeda-beda setiap tahunnya. Namun jika ditotalkan dari tahun 2021 sampai tahun 2024, nilai sewa alat-alat berat tersebut, diperkirakan mencapai Rp 1,5 milliar. “Tembus Rp 1,5 miliar sebenarnya kalau dari tahun 2021. Ada sewa ekskavator, dump truck, termasuk molen juga. Jadi kisaran Rp 1,5 milliar tembus,” beber Kusnadi.

Tidak hanya berdiam diri lanjut Kusnadi, pihaknya sudah melayangkan surat ke Inspektorat NTB untuk membantu penanganan kasus alat-alat berat yang tidak kunjung dikembalikan itu. Tapi setelah dipelajari oleh pihak Inspektorat, ternyata persoalan ini sudah dalam ranah aparat penegak hukum (APH). “Karena itu sudah berproses di Polresta Mataram, sehingga Polres melanjutkan. Tapi kalau konsultasi dan segala macam, Inpesktorat siap mendampingi,” jelasnya

Baca Juga :  Pelaku Pariwisata Kecewa ITDC Jual Paket Nonton MotoGP untuk Luar NTB

Sementara Plh Kepala Dinas PUPR NTB, Lies Nurkomalasari menambahkan bahwa kasus dugaan korupsi penyewaan alat berat ini sudah dilaporkan sejak tahun 2021 di Polresta Mataram. Saat itu penyewaan alat berat ini dilakukan oleh Kepala Balai Pemeliharaan Jalan sebelumnya, Ali Fikri yang bekerja sama dengan salah satu pihak bernama Fendi. Kasus ini kemudian diberhentikan sementara, lantaran Ali Fikri diketahui ikut kontestasi politik. “Sekarang dalam proses lagi di Polresta Mataram,” jelasnya.

Terkait kasus ini, beberapa pegawai Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok Dinas PUPR NTB sudah ada yang diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyelidik Polresta Mataram. Bisa jadi mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Sahdan dan Ridwansyah juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan okeh penyidik. “Otomatis dipanggil semua yang ada kaitannya dengan itu pasti diminta keterangan,” jelasnya.

Sebenarnya mantan Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah sudah pernah berupaya memfasilitasi penyelesaian kasus ini agar alat berat bisa dikembalikan. Namun sampai saat ini alat-alat berat tersebut, tidak kunjung dikembalikan. Sementara baik Ali Fikri maupun Fendi hilang bak ditelan bumi.

Baca Juga :  Kontraktor Kabur, Supplier Proyek Gedung BPS Rugi Miliaran Rupiah

Pemerintah pun sudah berupaya untuk mencari Fendi selaku pihak ketiga yang menyewa alat berat, termasuk menyusuri seluruh daerah di NTB. Fendi sendiri adalah warga asli Kuripan, Lombok Barat. Tapi 1,5 tahun kebelakang ada laporan kalau Fendi sudah tidak tinggal di Lombok alias keluar daerah. Akibatnya komunikasi Dinas PUPR dan Fendi menjadi terputus.

“Jadi kita tidak bisa hubungi, dan untuk alat (berat) itupun sudah kita keliling di Pulau Lombok, mencari dimana aktivitas alat berat kita datangi ternyata bukan. Jadi kita sudah berusaha kaitannya dengan itu (mencari keberadaan alat bera, red),” terangnya.

Mengenai usulan dari pihak Legislatif agar sewa alat berat ini dihapus dalam potensi penerimaan PAD (pendaatan asli daerah). Maka Pemprov kata Lies, perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan BPKAD NTB selaku pengelola keuangan dan aset daerah, supaya tidak menimbulkam masalah di kemudian hari. “Kan harus ada koordinasi antara OPD yang satu dengan yang lain kalau mau di-nol-kan PAD itu,” tegasnya. (rat)

Komentar Anda