Kerugian Kasus Sapi Aspirasi DPRD Lobar Masih Dihitung

Ida Bagus Putu Widnyana (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram belum menetapkan tersangka pada kasus dugaan penyelewengan pengadaan bibit sapi yang bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat tahun 2020. “Belum ada penetapan tersangka,” kata Kasi Intel Kejari Mataram Ida Bagus Putu Widnyana, Rabu (11/1).

Banyak isu yang beredar, bahwa ada dua anggota DPRD yang akan ditetapkan tersangka. Namun, isu yang santer beredar tersebut dibantah. “Belum, belum ada penetapan tersangka, masih perhitungan kerugian negara,” sebutnya.

Soal penetapan tersangka pada kasus tersebut, sebelumnya Kajari Mataram Ivan Jaka mengatakan akan ada penetapan tersangka pada November 2022. Akan tetapi, faktanya hingga saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka. Berkaitan dengan belum adanya penetapan tersangka ini, enggan untuk dikomentari panjang lebar. “Ada beberapa hal, terutama ini kan berkaitan dengan internal,” ujarnya.

Baca Juga :  Eks Bendahara Polda Terlibat Korupsi, Kapolda: Kita Harus Prudent

Untuk perhitungan kerugian negara sendiri, sejauh ini tengah berjalan. Dan Kejari Mataram tinggal menunggu hasilnya dari Inspektorat Provinsi NTB, selaku auditor. “Koordinasi sudah dilakukan antara penyidik dan pihak Inspektorat Provinsi,” imbuhnya.

Hasil perhitungan kerugian negara itu akan menguatkan adanya tindak pidana perbuatan melawan hukum yang terjadi. Bersama Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Provinsi, penyidik dan Kajari sudah membahas persoalan kerugian negara itu.

Menyinggung potensi kerugian negara, Ida Bagus enggan berkomentar. Karena perhitungan kerugian negara dari auditor belum tuntas. “Nanti yang berkompeten yang menyampaikan itu, biar tidak salah,” ucapnya.

Pada saat proses penyelidikan, Kejari Mataram menemukan alat bukti permulaan yang cukup dan indikasi perbuatan melawan hukum. Sehingga, kasus tersebut dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan, tertanggal 27 Juni 2022.

Baca Juga :  Petani Penerima KUR Fiktif Diperiksa Berjamaah

Adapun perbuatan melawan hukum yang ditemukan, salah satunya berkaitan dengan soal adanya indikasi spesifikasi bantuan yang tidak sesuai.

Berdasarkan data LPSE Lobar, pengadaan sapi tahun 2020 ada tiga paket pengadaan. Paket pertama jenis bibit sapi eksotis atau simental dengan pagu anggaran Rp 540 juta dikerjakan CV NMU asal Loteng dengan penawaran Rp 489 juta.

Paket kedua juga dikerjakan CV NMU dengan pengadaan bibit sapi jantan dengan harga penawaran Rp 453,6 juta. Paket ketiga menggunakan APBD Perubahan dengan pagu anggaran Rp 2,2 miliar dengan total pengadaan sebanyak 264 ekor bibit sapi. (cr-sid)

Komentar Anda