Kerugian Banjir Lombok Timur Ditaksir Rp 28 M

Mensos Serahkan Bantuan Sosial

Kerugian Banjir Lombok Timur
TINJAU LOKASI BANJIR:Menteri Sosial fah Indar Parawansa turun meninjau lokasi yang terkena banjir di desa Sepit Kecamatan Keruak Kamis kemarin (23/11). (Janwari Irwan/Radar Lombok)

SELONG – Akibat banjir bandang yang menerjang sejumlah desa di Kecamatan Keruak, Jerowaru dan Sakra Barat beberapa waktu lalu menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit.

Dari data sementara kerusakan yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Timur (Lotim), jumlah kerugian mencapai Rp 28 miliar. ” Taksiran  ini dihitung dari konstruksi bangunan fisik seperti jalan dan  jembatan yang rusak  serta tanaman padi beserta fasilitas lainnya,” kata Kepala BPBD Lotim Napsi kepada Radar Lombok sesaat setelah rapat di aula kantor Camat Keruak Kamis kemarin (23/11).

Baca Juga :  Korban Banjir di Kabupaten Lombok Timur Masih Mengungsi

Napsi mengaku hingga saat ini pihaknya  masih terus melakukan pendataan.  Masih ada beberapa data kerusakan yang belum valid. Jadi, SKPD diberikan kesempatan untuk melakukan pengecekan.  ” Apapun kondisi data besok  (hari ini,red) maka akan kita sepakati. Karena sejauh ini masih ada beberapa SKPD yang belum sepakat dengan angka yang ada,”jelasnya.

Jumlah  warga terdampak maupun kerusakan akibat banjir dibeberkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lotim, Lalu Ruslan, warga yang menjadi dampak banjir ini di wilayah Keruak, Jerowaru dan Sakra Barat sebanyak 1.304 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 4.289. Jumlah rumah rusak baik sedang, ringan dan berat  770 unit. Sedangkan jembatan ada 15 unit, 4 diantaranya putus.

Terpisah  Bupati Lotim, Ali BD mengatakan, akan  segera  melakukan perbaikan baik itu rumah, jembatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang rusak. Sementara  warga yang rumahnya rusak parah dan berada di lokasi yang rawan banjir, Pemkab Lotim juga bersedia untuk menyiapkan  tempat tinggal baru. Namun itu semua tergantung kemauan dari warga itu sendiri.

‘’ Tergantung keadaan masing-masing, kalau mereka mau dibangun kan ditempat semula, kita bangunkan. Tapi kalau tempatnya berbahaya, kita bisa siapkan tempat lain. Yang penting kita siap untuk merelokasi warga, jika itu harus,” kata Ali BD.

Baca Juga :  Korban Banjir Lombok Timur Masih Butuh Bantuan

Dijelaskan, anggaran untuk perbaikan sendiri tidak perlu dipersoalkan. Karena semuannya sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Perbaikan diupayakan bisa segera mungkin dilakukan. Tapi semua itu   tentu melalui sejumlah proses yang  terlebih dahulu. ” Kita upayakan seceptanya. Tap ada proses. Karena prosesnya itu beda,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa turun  meninjau lokasi yang terkena  banjir di desa Sepit Kecamatan Keruak Kamis kemarin (23/11). Dia juga  menyerahkan bantuan sosial.

Ia menjelaskan kehadirannya ke lokasi banjir untuk melihat langsung kondisi masyarakat setelah terjadinya musibah banjir beberapa hari lalu. Sebelum dirinya datang, tim dari Kemensos sudah datang terlebih dahulu.” Sebelum saya datang, bantuan sudah datang terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain datang untuk memberikan bantuan, ia juga datang untuk menyampaikan bela sungkawa kepada para korban kepada ahli waris yang keluarganya meninggal dunia. Dia lalu  menyerahkan santunan kematian kepada  keluarga korban dimana besarannya  Rp 15 juta per orang. Santunan juga akan diberikan  kepada korban yang mengalami  luka-luka.

Baca Juga :  Kapolri Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Lombok Timur

Untuk Jaminan Hidup (Jadup) para korban  akan diberikan dan sangat tergantung kepada SK bupati Lombok Timur. SK bupati berlaku paling lambat 7 hari setelah bencana. Sedangkan masa pemberian Jadup 14 hari. ” SK dari Bupati Lotim itu masih kita tunggu karena Jadup bergantung di SK bupati. Kalau data sudah ada dan ada SK resmi sudah dikeluarkan oleh bupati, maka korban yang terdampak berhalangan untuk bekerja berhak untuk menerima Jadup,” jelasnya. Khofifah mendorong Pemkab  Lombok  Timur segera mendirikan kampung siaga bencana.

“Perubahan iklim tidak mudah diprediksi. Apalagi sebelumnya sudah pernah terjadi banjir. Tentu diperlukan kesiapsiagaan kita semua agar hal ini tidak terjadi kembali. Minimal sebagai upaya deteksi dini bencana,”katanya.

Sebagai langkah awal, jelasnya, masing-masing pemkab didampingi tim dari Kemensos segera menentukan lokasi kampung siaga bencana.Nantinya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai fasilitator dan warga  setempat sebagai relawan terlatih.

Baca Juga :  Korban Banjir di Desa Beleka Mulai Terjangkit Penyakit

Jumlah kampung siaga bencana di Indonesia saat ini mencapai 498 dan akan terus ditambah jumlahnya. Pada tahun 2017 ditargetkan akan ada 100 kampung siaga bencana lagi yang berdiri di berbagai wilayah rawan bencana.”Daerah SAepit ini merupakan daerah yang tidak terpredeksi akan terjadi bencana banjir, karena dikenal dengan daerah kering. Tapi ketika terjadi intensitas hujan  yang cukup tinggi ternyata membawa korban,”ujarnya.(cr-wan/lie/ami)

Komentar Anda