TANJUNG – Anggota DPRD KLU Artadi kerap ditagih oleh masyarakat di media sosial terkait jaminan hidup (jadup) masyarakat korban gempa 2018. Bagaimana tidak, Artadi dalam ingatan masyarakat merupakan politisi yang menggunakan isu jadup dalam kampanye Pilkada 2020.
Artadi yang dikonfirmasi soal jadup ini mengaku, jadup bukanlah janji kampanye kepada masyarakat. “Jadup bukan menjadi janji kampanye pada waktu itu, tapi kami bilang jadup itu tinggal dijemput,” ujar Anggota DPRD KLU dari Fraksi Gerindra, Artadi kepada Radar Lombok, Senin (1/11).
Ia menegaskan, pada masa darurat gempa 2018, uang jadup itu sebenarnya sudah siap dan tinggal dijemput di Kementerian Sosial (Kemensos). Berbeda dengan sekarang, saat pandemi covid-19, di mana Kemensos tidak berani menjanjikan soal jadup. “Yang ready uang jadup ketika masa darurat gempa. Kalau sekarang Kemensos tidak berani memastikan ketika kami bertemu dengan perwakilan Kemensos bersamaan dengan Anggota DPR RI Nanang Samudra,” tegas Ketua Komisi III ini.
Kendati bukan menjadi janji kampanye kata Artadi, pemda harus tetap memastikan agar jadup bisa cair. Pemda harus konsultasi lagi ke Kemensos apakah ada anggarannya atau tidak, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya terus soal itu.
Sebagaimana diketahui, jumlah masyarakat korban gempa yang berhak mendapatkan jadup itu sebanyak 75.554 KK atau 242.572 jiwa, yang dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama sebanyak 37.501 KK atau 121.286 jiwa dengan nilai Rp 36.385.800.000. Setiap jiwa menerima Rp 300 ribu selama sebulan. Sementara jadup tahap kedua sebanyak 38.053 atau 230.386 jiwa. Untuk pencairan butuh anggaran Rp 69 miliar lebih.
Terkait jadup ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinsos P3A KLU Fathurrahman belum berani berbicara mengenai jadup tahap kedua, karena belum ada kepastian dari Kemensos. “No comment soal jadup,” ucapnya. (flo)
