Kepastian Produksi Jadi Kendala IKM NTB

MATARAM—Berlakunya pasar bebas di kawasan Asean yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) hendaknya disambut dengan kesiapan yang baik dari pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Salah satu yang perlu diperhatikan adalah masalah kualitas produk, dan kepastian produksi dari IKM.

“Masalah kepastian produksi ini yang masih menjadi persoalan di pelaku IKM kita di NTB,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Hj Budi Septiani di hadapan 20 orang pelaku IKM peserta pelatihan penguatan produk unggulan daerah berbasis PIJAR bagi IKM se Pulau Lombok, di Mataram, Selasa (9/8).

Dikatakan, pelaku IKM di NTB sangat penting memperhatikan kepastian produksi selain masalah kualitas dari produk yang mereka hasilkan. Kepastian produksi ini menjadi sangat penting, ketika permintaan akan produk tersebut sudah bagus di pasaran, maka perlu ada jaminan dari pelaku IKM.

Baca Juga :  Produksi Padi Baru 64 Ribu Ton

Karena itu, kapasitas dan manajemen pengelolaan produksi dari pelaku IKM menjadi salah satu yang mendasar bagi IKM. “Ketika produk IKM itu mulai mendapat pasar bagus, maka jangan sampai produksinya tidak menentu,” ujarnya.

Menurut Budi, dari sisi kualitas produk dari IKM, baik itu untuk pangan olahan dan juga hasil kerajinan tidak kalah dengan daerah lain. Justru produk lokal asal NTB mendapat respon positif, terutama dalam pameran  peradaban dan NTB Expo di MTQ Nasional XXVI.

Hanya saja, dari hasil evaluasi ternyata pelaku IKM di NTB masih terdapat persoalan di kontinyuitas  produksi. Dimana ketika konsumen memesan dalam jumlah besar dan secara berkesinambungan, maka pelaku IKM di NTB belum sanggup. “Inilah yang jadi tantangan dari pelaku IKM di NTB. Karena itu kami di Disperindag akan memperbanyak pendampingan manajemen IKM,” jelasnya.

Baca Juga :  Kementan Tunjuk NTB Jadi Sentra Produksi Kedelai

Selain masalah jaminan produksi yang kontinyu, Budi menyebut yang masih jadi persoalan dari produk IKM di NTB adalah masalah standarisasi, seperti label halal, izin dari BPOM dan Dinas Kesehatan untuk produk pangan olahan. Padahal standarisasi tersebut sangat penting dan utama bagi IKM dalam memasarkan produknya secara jangka panjang. “Kita ingin peningkatan kualitas produk lokal itu melalui standarisasi. Sehingga produk lokal itu bisa bersaing dengan produk luar daerah,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPKUD Disperindag NTB, H Ruslan Haerani mengatakan, pelatihan kepada 20 orang IKM di NTB tersebut lebih kepada bagaimana manajemen pengelolaan usahanya agar bisa lebih berkembang dan besar.

“Kita lebih mendorong IKM melakukan standarisasi produk, seiring dengan mendukung program wisata halal yang artinya produk makanan yang dijualpun harus berlabel halal,” ujarnya. (luk)

Komentar Anda