MATARAM – Kepala SMK penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik se-NTB meminta supaya proyek di sekolah mereka agar segera dikerjakan.
Pasalnya, sekolah telah melakukan persiapan lahan dan lain sebagainya. Saat ini tinggal menunggu pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menentukan supplier dan pekerja. ‘’Kami meminta supaya secepatnya dikerjakan. Pasalnya program pusat ini sudah lama kita tunggu-tunggu dan alhamdulillah tahun ini kita mendapatkannya,’’ ungkap Kepala SMKN 1 Sambelia, Fathan.
Menurutnya, program pembangunan dan rehabilitasi dari DAK itu sangat dibutuhkan seperti ruang praktik siswa. “Yang pasti, kami sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan demi kelancaraan pembangunan ruang praktik di SMKN 1 Sambelia,’’ jelasnya.
Kepala SMKN 1 Pujut, HL Tajudin juga mendukung program DAK itu dipercepat. Sebab, DAK ini merupakan program sudah ditunggu-tunggu untuk melengkapi sarana dan prasarana belajar di sekolahnya.
“Bila perlu, DAK ini minggu depan bisa dimulai karena manfaatnya sangat besar yang bisa juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar sekolah,” ujarnya.
Pelaksanaan program ini mesti dipercepat. Dia mewanti-wanti proyek fisik ini dikerjakan hingga memasuki musim hujan. Apalagi di Pujut jika sudah musim hujan akses transportasi susah.
‘’Pada intinya, saya berharap supaya secepatnya dimulai. Bahkan semua kepala SMK se-Pulau Lombok bersyukur dengan adanya program DAK melalui pemerintah pusat,’’ tambahnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SMK Dikbud NTB, Ketut Suardana menyampaikan progres persiapan pelaksanaan proyek DAK 2022. Dalam beberapa hari kedepan, pihaknya segera menetapkan supplier dan pekerja jasa. Menurutnya, mekanisme penunjukan itu akan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami bekerja independen dan tanpa tekanan apapun dari siapapun untuk menentukan supplier dan pekerja jasa yang terpilih,” tegasnya.
Ia mengaku, bahwa semua dokumen pelaksanaan DAK 2022 telah diajukan oleh pihak sekolah. Nantinya, pihaknya akan melakukan penilaian administratif maupun faktual. Hal itu, untuk memastikan tak ada subyektifitas dalam proses. Mengingat, instrumen penilaian menggunakan sistem pembobotan. “Jadi, nilai tertinggi dari proses penilaian ini akan diundang oleh PPK untuk melakukan negosiasi harga sebelum ditetapkan sebagai penerima kontrak,” ungkapya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB untuk mengawal dan memberikan pendampingan pelaksanaan proyek DAK fisik dan laboratorium untuk SMA, SMK dan SLB di NTB. Langkah itu dilakukan menyusul program DAK masih dalam perencanaan dan belum berjalan di lapangan.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati NTB Hilman Aziz mengatakan, Kejati NTB akan melakukan pendampingan hukum, dimana ada permohonan dari Dikbud NTB dari sisi hukumnya saja.
“Tugas kita melancarkan program pemerintah terkait DAK fisik 2022 dan kita dukung dan meminta semua pihak menyukseskannya,” Tandasnya (adi)
Kepala SMK se-NTB membahas persiapan pelaksanaan program DAK fisik tahun 2022 belum lama ini. (Abdi/radarlombok.co.id)
