MATARAM – Sebanyak 30 kepala desa dan lurah se-Nusa Tenggara Barat (NTB) mengikuti Peacemaker Training Batch I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB), Selasa (3/6).
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni pada 3–5 Juni 2025. Pada hari pertama, peserta menerima materi dari Mahkamah Agung yang membahas Pengantar Negara Hukum dan Pancasila. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa rechtsstaat secara sederhana diartikan sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar negara, di mana kekuasaan diselenggarakan dengan tunduk pada supremasi hukum.
Penjelasan juga mencakup ciri-ciri negara hukum, antara lain supremasi hukum, perlakuan yang sama di depan hukum, asas legalitas, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Materi kedua yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah Pengantar Singkat Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Narasumber menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya.
Secara sederhana, hukum pidana mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan sanksi yang dikenakan jika aturan tersebut dilanggar. Sementara itu, hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu atau antarbadan hukum, dengan fokus pada kepentingan pribadi. Cakupannya meliputi aspek kehidupan sehari-hari, seperti perkawinan, warisan, kepemilikan harta benda, hingga kegiatan usaha.
Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai di wilayah masing-masing. Ia menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam pelatihan ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan berkeadilan. (RL)
