Kepala Daerah dan DPRD KLU Terancam Tak Digaji 6 Bulan

Anding Duwi Cahyadi (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2023 tidak kunjung selesai. Jika tak disahkan paling telat 30 November 2022, maka eksekutif dan legislatif terancam terkena sanksi tidak menerima gaji 6 bulan.

Pernyataan itu berdasarkan Pasal 312 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 Pasal 106 ayat 1. Dalam aturan itu, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Bila sebulan sebelum dimulainya tahun anggaran APBD tidak disahkan, maka kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi tidak memperoleh gaji selama enam bulan.

Terkait hal itu, Ketua DPRD KLU Artadi mengatakan bahwa ABPD 2023 hingga saat ini masih dalam pembahasan. Menurutnya ada beberapa hal penting yang belum menghasilkan kesepakatan. Namun detailnya ia tidak bersedia membeberkan. “Masih ada waktu ini. Insyaallah segera tuntas,” ungkapnya, Senin (28/11).

Baca Juga :  49 KK Korban Pembangunan Sirkuit Mandalika Direlokasi

Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi juga membenarkan bahwa molornya APBD ini karena belum ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif. Ada beberapa hal yang masih perlu dipertimbangkan. Harapannya, akhir November ini sudah menemui kesepakatan dan disahkan. “Saat ini masih proses lobi-lobi. Kita ingin menyatukan visi-misi dengan teman-teman legislatif,” ungkapnya.

Anding membeberkan bahwa ada beberapa program yang menjadi atensi pihak legislatif. Detailnya seperti apa, Anding juga tidak bersedia membeberkan. “Kami dengan TAPD mau rapat intern dulu. Ada hal yang harus dievaluasi. Masih ada waktu kita. Optimis bisa 30 November klir,” ungkapnya.

Menurut Anding, molornya penetapan APBD dianggapnya wajar. Di samping karena ada beberapa program yang menjadi atensi pihak legislatif yang perlu disetujui pihak eksekutif. Molornya penetapan ini juga melihat realita proses penetapan anggaran yang kompleks. Salah satunya soal  target pendapatan asli daerah (PAD). “Itu yang menjadi perdebatan antara eksekutif dengan legislatif. Terutama berkaitan dengan angka,” ungkapnya.

Baca Juga :  Jamaah Haji Langsung Sujud Syukur

Untuk target PAD 2023 itu Rp 160 miliar. Nilainya menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 166 miliar. Penurunan ini menjadi persoalan bagi pihak legislatif. Pasalnya di saat kondisi perekonomian sudah membaik tetapi target PAD malah menurun. Untuk itu pihaknya saat ini perlu rapat intern. “Kami eksekutif harus betul-betul merencanakan PAD itu berdasarkan kajian dan fakta lapangan. Dengan begitu menentukan angka ini bukan berdasarkan hal-hal lain, tetapi kecenderungan angka yang bisa kita capai tahun 2023,” jelasnya.

Berdasarkan hasil kajian, Anding mengaku bahwa ada optimisme PAD meningkat tahun 2023. Untuk itu target PAD ada kemungkinan dilakukan perbaikan. “Harus naik makanya kita rapat dengan TAPD dulu,” bebernya.

Soal prioritas APBD 2023, Anding mengaku bahwa masih akan berfokus pada kegiatan fisik. Selain pelebaran jalan negara yang membutuhkan pembebasan lahan, juga pembangunan beberapa kantor OPD. “Untuk pembangunan kantor OPD ini dewan sudah setuju sekarang,” tutupnya. (der)

Komentar Anda