TANJUNG–Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Evi Winarni didesak transparan dalam pembagian insentif kepada petugas pemungut pajak daerah yang ditempatkan di 43 desa se-KLU.
Pasalnya, insentif ratusan ribu yang biasanya diberikan per triwulan, tidak transparan dasar perhitungannya. Padahal target puluhan hingga ratusan juta pajak bumi dan bangunan (PBB) di masing-masing desa sudah berhasil direalisasikan. Bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Sementara insentif yang diterima berkisar ratusan ribu.
“Kami lelah bekerja di bawah, memungut PBB. Bahkan pajak motor kami juga ikut bantu. Jadi kita minta Kepala Bapenda transparan dasar perhitungan insentif kami, yang sangat kecil,” tegas sumber yang tak mau disebut nama ini, Kamis (29/12).
Misalnya saja pada triwulan IV, insentif pajak kepada petugas pungut di salah satu kecamatan rata-rata Rp 200 ribuan. Kondisi demikian, tentu sangat jomplang dengan insentif yang diterima para pejabat Bapenda dan jajaran. Seperti insentif triwulan IV: Kepala Bapenda KLU Evi Winarni menerima Rp 36 juta, Lalu Mariadi Rp 32 juta, Arifin Rp 32 juta dan seterusnya. “Kenapa ini kita buka, karena kita ingin semua transparan, kami sering menanyakan tetapi tidak pernah digubris,” beber sumber ini.
Ia berharap Bapenda terbuka agar petugas pemungut pajak di bawah bisa bekerja dengan tenang dan lebih semangat membantu daerah merealisasikan target PAD yang begitu tinggi setiap tahun. Jangan sampai kemudian target pungut terealisasi, namun hanya diberikan insentif ratusan ribu.
Sementara itu Kepala Bapenda Evi Winarni yang dikonfirmasi terkait hal ini belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Alasannya, perlu berkoordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang Bapenda. “Sebentar saya cek dulu dg Kabid dan sekban,” jawab Evi melalui pesan WhatsApp.
Hanya saja, hingga berita ini diturunkan, belum juga ada konfirmasi dari Evi dan jajaran. (der)
