Kenaikan Pajak Orang Kaya Bisa Ganggu Ekonomi Lokal

Ilustrasi rencana kenaikan pajak(ist)

MATARAM – Rencana kenaikan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP), khususnya untuk high wealth individual dinilai akan berdampak terhadap terganggunya ekonomi lokal.
Pasalnya dalam kondisi seperti sekarang hampir semua berimbas termasuk orang kaya. Rencana kenaikan pajak tersebut akan menambah beban pajak perorangan. Bertambahnya beban pajak perorangan yang dinaikkan ini dikhawatirkan membuat pengusaha akan mengurangi atau melihat kembali bahkan sampai menekan daya beli dari biaya yang selama ini mereka keluarkan, sehingga membuat ekonomi lokal jadi terganggu. “Karena kita tahu bahwa yang biasanya gampang membelanjakan uang dan berada di tempat-tempat perbelanjaan, ya memang mereka kalangan menengah ke atas,” kata Pengamat Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram (Unram), Dr Firmansyah.

Dikatakan Firmansyah, rencana Menteri Keuangan yang menaikkan pajak orang kaya tersebut dirinya bukan mendukung, tetapi perlu kehati-hatian. Perlu dilihat seberapa besar kapasitas yang wajar untuk kenaikannya, sehingga tidak mengganggu sirkulasi ekonomi yang tengah berjalan. “Kalau diterapkan kondisi ini akan berdampak ke hal lain, bisa mengganggu perusahaan dengan melakukan rasionalisasi atau menyesuaikan. Meskipun dia ada uang pribadi, tapi punya hak untuk mengatur rumah tangga perusahaannya,” terangnya.

BACA JUGA :  Peternak Lokal Belum Mampu Penuhi Kebutuhan Telur

Tak hanya itu saja bisa saja mereka biasa belanja dengan skala besar untuk perusahaannya sekarang harus ditekan. Hal Ini akan berdampak pada stabilitas ekonomi masyarakat dibawahnya. Untuk itu, perlu ada alat uji jika memang pajak harus dinaikkan, dari berapa kapasitas yang wajar dan tidak menggangu sirkulasi ekonomi. “Tapi kita lihat memang negara juga lagi susah. Saya liat negara ini memang mencoba mencari celah untuk mendapatkan pemasukan. Celah itu boleh saja, tapi perlu diperhitungkan berapa porsi yang paling memungkinkan,” ucapnya.

BACA JUGA :  Pelaku Pariwisata Khawatir Gelaran WSBK Ditunda

Menurutnya, agar negara ada pemasukan, pemerintah dapat melakuan secara politis dengan memanfaatkan aset negara yang mungkin masih berhamburan atau belum terkelola dengan baik dan dimaksimalkan terlebih dahulu. Kemudian ada ruang-ruang ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan. “Harus dipikirkan celah-celah ini, tapi paling gampang ya memang dengan menaikkan pajak. Cuma takut ujung-unjungnya pemerintah memunculkan persoalan baru kemiskinan, pengangguran, PHK dan seterusnya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Himpunan Pengusah Muda Indonesia (HIPMI) Kota Mataram Ricky Hartono menolak dengan adanya kenaikan pajak orang kaya tersebut, terutama bagi pengusaha, karena memang akan merugikan.
“Memang untuk pendapatan negara, tapi kalau dari HIPMI sendiri jangan dulu ada kebijakan itu. Negara memang butuh uang, tapi pengusaha lagi krisis hampir 70 persen lebih karena pandemi,” ujarnya. (dev)