Selama ini, bebernya, ada kekeluasaan bahkan acap kali kehendak hati dalam melaksanakan roda organisasi kepartaian. Akibatnya sering kali terjadi penyalahgunaan dan penyelewangan dilakukan elit parpol.
“Harus kita akui proses demokrasi di internal parpol belum berjalan dengan baik,” ucap pengajar Universitas Muhammadiyah Mataram tersebut.
Ia pun pesimis kenaikan dana parpol tidak menjamin akan berimbas kepada penurunan ada tingkat korupsi di internal parpol. Bagaimanapun, lanjut Darmansyah, biaya politik dalam proses demokrasi di tanah air juga masih terbilang sangat mahal. Baik di Pilkada, dan Pemilu legislatif.
Dampaknya pun banyak kader-kader parpol terjebak dalam prilaku koruptif. Terutama untuk pembiayaan proses pemilihan umum, baik Pilkada dan Pemilu Legislatif. “Karena ongkos politik kita memang cukup mahal. Untuk menjadi pejabat publik, menjadi bupati/walikota atau gubernur, butuh dana yang besar. Termasuk menjadi anggota legislatif baik DPRD dan DPR RI,” ucap pria asal Bima tersebut.
