Kenaikan CHT Merugikan Petani Tembakau

Serapan Menurun, Lahan Tanam Berkurang

TEMBAKAU : Salah seorang petani tembakau di Jerowaru, Lombok Timur saat melakukan perawatan tanamannya, menjelang memasuki masa panen, beberapa waktu lalu. (IRWAN JANWARI/RADAR LOMBOK )

MATARAM – Pemerintah berencana akan kembali menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 19 persen pada tahun 2020 ini. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB mulai khawatir dengan adanya rencana kenaikan cukai tembakau tersebut. Pasalnya, jika kebijakan itu direalisasikan, maka akan menghancurkan petani tembakau khususnya di NTB.

Ketua APTI NTB Sahminuddin mengatakan di dunia pertembakauan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah yang berkepentingan dengan cukai tembakau, pajak rokok, perusahaan dengan keuntungan, kemudian buruh pabrik rokok. Terus petani dan buruh tani serta tenaga kerja yang terkait dengan industri pokok dan budidaya tembakau justru semakin dirugikan dengan kebijakan kenaikan cukai tembakau tersebut.  

“Dari tahun lalu kami menolak kenaikan cukai hasil tembakau in. Karena dari tahun 2015 ke 2016 produksi rokok itu sudah 6 miliar batang turunnya. Kemudian dari 2016 ke 2017 sebanyak 16 miliar batang turunnya. Untuk tahun kemarin diisukan sampai 26 miliar batang,” ujar Sahminuddin, kepada Radar Lombok, Kamis (22/10).

Bahkan, lanjut Sahminuddin, tahun 2020 ini saja diperkirakan paling tidak sebanyak 52 miliar batang produksi rokok akan turun. Jika dihitung satu batang rokok saja seberat 1 gram, maka 52 miliar batang setara dengan 20 ribu ton tembakau, sehingga jumlah tersebut yang akan menurunkan serapan tembakau petani.

Sementara petani jumlah penanamnya datar-datar saja. Misalnya di daerah A rugi sudah kurang, tapi di daerah B bertambah. Sedangkan kebutuhan tambakau terus menurun karena rokok itu kurang laku. Imbas dari kebijakan kenaikan cukai rokok ini adalah hasil serapan pembelaian tembakau petani otomatis menurun dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Telebih pada tahun ini saja pertumbuhan ekonomi NTB akan mengalami minus tidak hanya pada triwulan II saja, tetapi juga triwulan III pun mengalami minus.

“Dalam satu hektar itu dapat 2 ton tembakau. Dari 52 miliar batang itu, maka sebanyak 26 hektar lahan pertanian tembakau akan menganggur dan ribuan orang akan hilang pekerjaannya,” ungkapnya.

Dikatakannya, kenaikan CHT ini sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Mulai  dari 2015 itu kenaikannya rata rata 7-11 persen sampai 2017. Kemudian di 2018, karena memasuki persiapan tahun politik pemerintah tidak menaikkan.  Tetapi pada 2019 pasca Pilpres (pemilihan presiden) kenaikannya cukup tinggi, yakni sebesar 23 persen dan harga eceran rokok naik sampai 35 persen.

Sekarang ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 tahun 2020 itu ada beberapa item yang masuk menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional masalah tembakau ini.

“Pertama cukai mau dinaikkan 21 persen tahun 2021 mendatang. Kemudian ada yang bilang 17 persen dan sekarang 19 persen,” tutupnya. (dev)