Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Ekonomi Meningkat

Kemiskinan Menurun, Ketimpangan Ekonomi Meningkat
PAPARAN: Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih (tengah) bersama jajaran pejabat BPS NTB saat memberikan keterangan perss, Senin kemarin (17/7) (Lukmanul Hakim/Radar Lombok)

MATARAM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi  mencatat  terjadi penurunan angka kemiskinan di NTB pada periode Maret 2016 – Maret 2017 terjadi penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2017 sebesr 793.780 orang atau 16,07 persen berkurang sebanyak 10.670 orang atau 0,41 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2016 yang berjumlah 804.450 orang atau 16,48 persen.

Selanjutnya untuk penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 18,20 persen, turun menjadi 17,53 persen pada Maret 2017. Demikian pula penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 15,17 persen pada Maret 2016 menjadi 14,89 persen pada Maret 2017.

Meski angka kemiskinan menurun, ternyata BPS mencatat ketimpangan ekonomi atau gini ratio di Provinsi NTB selama periode Maret 2016  – Maret 2017 mengalami peningkatan 0,012 poin. Dimana gini ratio NTB di bulan Maret 2016 sebesar 0,360 poin, sementara di Maret tahun 2017  sebesar  0,371 poin. Ironisnya, ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi itu justru terjadi di daerah perkotaan.

Kepala BPS Provinsi NTB, Endang Tri Wahyuningsih  mengatakan, berdasrkan daerah tempat tinggal, gini ratio daerah perkotaan di Maret 2017 tercatat sebesar 0,413. Angka ini meningkat sebesar 0,022 poin disbanding gini ratio Maret 2016 yang sebesar 0,391 dan meningkat sebesar 0,003 poin dibanding gini ratio September 2016 sebesar 0,391.

Justru ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan Maret 2017 tercatat sebesar 0,314. Angka ini justru menurun sebesar 0,003 poin disbanding gini ratio  Maret 2016 sebesar 0,317 yang menunjukan perekonomian masyarakat  di pedesaan lebih adil dan merata dibandingkan dengan perkotaan. “Pedesaan relatif lebih baik. Ketimpangan  ekonomi di desa tidak setinggi di daerah perkotaan yang justru meningkat,” kata Endang, Senin kemarin (17/7).

Lebih lanjut, Endang mengatakan, selain ketimpangan ekonomi jauh lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding pedesaan, hal yang sama juga terjadi dengan jumlah penduduk miskin secara absolut.  Kemiskinan absolut yakni  situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Selama periode Maret 2016– Maret 2017 secara absolut penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 1,82 ribu orang dari 385.220 orang pada Maret 2016 menjadi 387.040 orang pada Maret 2017. Sebaliknya penduduk miskin secara absolut di daerah perdesaan berkurang  sebanyak 12.500 orang  dari 419.230 orang pada  Maret 2016 menjadi 406.730 orang pada Maret 2017.

Baca Juga :  GTAF 2017 Targetkan Transaksi Rp 4,5 Miliar

”Artinya, pendapatan masyarakat di perdesaan justru semakin membaik, jika dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan yang justru penduduk miskinnya bertambah dan juga ketimpangan ekonomi justru naik,” tambahnya.

Pada periode Maret 2016 – Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan  di perkotaan  juga  mengalami kenaikan. Sementara di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, indeks kedalaman kemiskinan dari 3,137 pada Maret 2016 menjadi 3,590 pada Maret 2017. Untuk perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan dari 2,899 pada Maret 2016 menjadi 2,758 pada Maret 2017. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan cenderung menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk meningkat. Sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan.

Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan mengalami kenaikan,   dari 0,780 pada Maret 2016 menjadi 1,060 pada Maret 2017. Untuk pedesaan, indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan dari 0,769 pada Maret 2016 menjadi 0,679 pada Maret 2017. Dengan meningkatnya indeks keparahan kemiskinan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan semakin bertambah. ”Dan dengan dengan menurunnya indeks keparan kemiskinan di perdesaan berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin berkurang,” jelasnya.

Endang mengatakan, untuk peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2017, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 72,92 persen untuk perkotaan dan 75,83 persen untuk perdesaan.

Baca Juga :  Kapolres Ancam Tindak Tegas Penimbun Beras di Lombok Timur

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis Kemiskinan untuk perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabe rawit, telur ayam ras, mie instan dan bawang merah. Komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah  perumahan, pendidikan, bensin dan listrik.

Menurut Endang, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin. Tapi dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalam dan keparan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Salah satunya adalah pemerintah bisa menerapkan pembagian beras prasejahtera (rastra) tidak lagi di bagi rata oleh penduduk miskin yang menjadi penerima manfaat. Tetapi harus diberikan kepada penduduk yang terdaftar sebagai penerima rastra tersebut. “Perlu juga kegiatan semua SKPD itu terintegrasi  dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan ini,” ujarnya.

Endang mendambahkan, sejumlah faktor yang berpengaruh besar terhadap meningkatnya tingkat ketimpangan ekonomi selama periode September 2016 – Maret 2017 adalah berdasarkan survey sosial ekonomi (susenas), tercatat  menurunnya pengeluan perkapita perbulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan 40 persen menengah, menurun dibandingkan dengan pengeluaran  perkapita perbulan penduduk kelompok 20 persen  teratas.

Selain itu, sektor perekonomian NTB masih ditopang oleh sektor pertanian. Pada Maret 2017, harga gabah mengalami penurunan, biaya produksi tinggi dinilai tidak sebanding dengan harga Rp 3.500/kg yang dipatok para pengepul. Turunnya harga gabah ini menyebabkan melemahnya daya beli petani di NTB terutama yang tinggal di daerah perdesaan. ”Selain penurunan Nilai Tukar Petani (NTP), terlambatnya penyaluran rastra juga berdampak  pada terjadinya penurunan pengeluaran secara umum di NTB atau berkontribusi membuat penduduk miskin,” pungkasnya. (luk)