JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membuka pendaftaran bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) untuk mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya dan pratama yang lowong.
Pendafataran sudah dibuka sejak 8 hingga 30 September. Untuk JPT Madya terbuka tiga lowongan, sedangkan JPT Pratama sebanyak empat jabatan.
Untuk JPT Madya yang dibutuhkan staf ahli MenPAN-RB Bidang Politik dan Hukum, staf ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan staf ahli Bidang Budaya Kerja.
Sedangkan untuk JPT Pratama adalah Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Kedua, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Berbasis Elektronik pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.
Ketiga Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayan pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Keempat Sekretaris Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur.
Pembukaan lowongan itu dituangkan dalam pengumuman dengan nomor B/3039/S.PAN-RB/092016 yang diteken Sekretaris KemenPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji.
Disebutkan, beberapa persyaratan umum harus dipenuhi para pelamar, berstatus PNS dengan usia maksimal 58 tahun. Calon juga harus memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan, serta adanya komitmen untuk menandatangani pakta integritas.
Persyaratan lain, pelamar tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi pengurus/anggota partai politik, telah menyerahkan SPT Tahun 2015, dan terakhir mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dengan materai Rp 6000 yang ditujukan kepada panitia seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2016.
Adapun persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh para pendaftar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ialah sekurang kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) dengan pendidikan minimal Sarjana (S1) diutamakan S2/S3. Calon harus sudah pernah atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (eselon 1) atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II). Syarat lainnya, minimal telah lulus pendidikan dan latihan kepemimpinan (Dklatpim) Tk.II. “Calon juga harus sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN),” imbuh Atmaji. (esy/jpnn)
