Kemenkum NTB Jadi Percontohan Bagi Kemenkum Sumbar dan DPRD Dharmasraya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB menerima kunjungan kerja Pimpinan DPRD Dharmasraya, Bapemperda DPRD Dharmasraya, dan jajaran Kanwil Kemenkum Sumatera Barat pada Selasa (25/2).

MATARAM–Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB menerima kunjungan kerja Pimpinan DPRD Dharmasraya, Bapemperda DPRD Dharmasraya, dan jajaran Kanwil Kemenkum Sumatera Barat pada Selasa (25/2). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka konsultasi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kesehatan dan Penyelenggaraan Koperasi.

Bertempat di Aula Kemenkum NTB, kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Edward James Sinaga, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Suyanto Edi Wibowo selaku Koordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Baca Juga :  Kanwil Kemenkum NTB Ikuti Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual

Ketua Bapemperda DPRD Dharmasraya, Pasidisata Dt. Bilangan, menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Kemenkum NTB. “Kunjungan ini sebagai tindak lanjut atas rencana penyusunan kedua rancangan tersebut, terlebih lagi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya,” ungkap Pasidisata.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alfius Sarumaha, mengatakan bahwa kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram, dipilih karena memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Penyelenggaraan Koperasi tahun 2018-2019.

Baca Juga :  Kanwil Kemenkum NTB Musnahkan Fisik Arsip Substantif

I Gusti Putu Milawati menjelaskan bahwa pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum NTB, sudah berjalan dengan baik.

Kanwil Kemenkum NTB juga terus berupaya menunjukkan konsistensinya dalam melakukan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan produk hukum berkualitas yang berdampak positif bagi masyarakat. (M. Ilyas)