MATARAM–Dalam rangka menyebarluaskan informasi hukum terkait Program Peacemaker Justice Award (PJA), Paralegal Serentak, dan Posbankumdes sebagai media akses hukum di desa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat kembali menggelar Podcast NGOPI (Ngobrolin Inspirasi dan Aspirasi), Rabu (14/5).
Podcast kali ini mengangkat tema “Menggali Potensi Desa Lenangguar dalam Mendorong Akses Kepastian Hukum yang Berkelanjutan.” Bertempat di ruang Podcast Kanwil Kemenkum NTB, kegiatan menghadirkan Kepala Desa Lenangguar, Syaruddin, sebagai narasumber.
Host podcast, Indraswati, menjelaskan bahwa Kades Lenangguar merupakan salah satu alumni PJA 2024 yang berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Non Litigation Peacemaker (NLP), Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ), dan Paralegal Justice Award.
“Selain gelar NLP untuk Kades, Desa Lenangguar juga meraih penghargaan ASJ karena pengembangan sektor wisata, pembukaan lapangan kerja, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa dalam ajang bergengsi PJA 2024,” ujarnya.
Dalam dialog, Syaruddin memaparkan potensi Desa Lenangguar, Sumbawa yang kaya akan sumber daya alam, seperti pegunungan, air terjun, dan destinasi religi Pondok Pesantren Dea Malela. Ia menyampaikan bahwa masyarakat desa, yang mayoritas petani, peternak, dan pengelola wisata, didorong untuk mandiri melalui penguatan regulasi desa seperti perdes dan awig-awig.
Syaruddin juga berbagi pengalaman mengikuti PJA 2024, keterlibatan perangkat desa dalam Program Paralegal Serentak 2025, serta tantangan yang dihadapi paralegal desa dalam mengatasi permasalahan hukum di masyarakat.
Menutup sesi, Syaruddin berharap agar pelatihan paralegal dan penyuluhan hukum bisa lebih sering digelar, baik secara luring maupun daring. Ia juga menekankan pentingnya para aparat penegak hukum (APH) mengetahui dan mendukung program-program Kementerian Hukum, khususnya yang dijalankan oleh Kanwil Kemenkum NTB.
Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna membentuk produk hukum yang berkualitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (RL)
