Kemendikbud RI Rencanakan Tambah Jenis Rapor

Kemendikbud RI
Kemendikbud RI

MATARAM—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI  akan memberlakukan kebijakan dua rapor pada siswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Rencana jenis rapor  yang akan ditambah pihak pusat tersebut bertumpu pada rapor khusus yang akan menilai karakter siswa. Ini ditegaskan belum lama ini sebagai salah satu cara mendukung program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Sontak rencana ini membuat pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten kota dan provinsi kebingungan. Pasalnya jenis rapor siswa yang berlaku saat ini dinilai sudah cukup.

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, HL Muhammad Sidik mengatakan, rencana  Kemendikbud  pusat sudah terlalu banyak. Salah satunya yang masih hangat saat ini masih soal Lima Hari Sekolah (LHS). “Program ini saja belum kelar, kok malah ditambah dengan rencana baru,” ungkapnya, Kamis  kemrin (24/8).

Baginya, kasus yang demikian akan menambah beban dan mengakibatkan pihaknya kebingungan. Apalagi dalam rencana baru ini penambahan jenis rapor untuk penilaian karakter peserta didik dianggap mengada-ada.

Justeru bagi Sidik, jenis rapor  yang biasa digunakan dari jaman terdahulu itu sangat bagus dimanfaatkan untuk penilaian kinerja belajar siswa. Namun dalam hal ini, pihaknya yang berada di daerah mengaku tetap menyerahkan terhadap pusat terkait apapun rencana yang disuguhkan.

Hanya saja, kalau terus muncul rencana rencana yang kesannya membebankan, sebaiknya dikaji lagi. “Kita sih tetap serahkan sama yang di pusat, tapi setidaknya rencana ini terbaru ini kembali dikaji,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Dikbud NTB, H Muhammad Suruji, menanggapi rencana ini tidak perlu dikomentari. Mengingat setiap rencana itu belum tentu terjadi, hanya saja kalau rencana ini tetap dijalankan, pihaknya juga berpendapat harus penuh pengkajian yang mendalam.

“Agar rencana yang dilempar ini bisa direspon dengan maksimal. Intinya kami tetap terima apapun rencana itu, tapi harus dilandaskan dengan pengkajian, agar kita tidak bingung,” tutupnya. (cr-rie)