SELONG—Kecamatan Sakra Timur (Sakti) menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang terpilih untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Usaha Bersama Komunitas (UBK), yang digelar Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan (PEKP) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi RI.
Sekretariat Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Sofinniyah Ghufron yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis di daerah mengatakan, program ini bertujuan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di kawasan perdesaan yang punya potensi lokal atau komoditas tertentu, dengan memberikan pemberdayaan, pendampingan, bantuan penyertaan modal, serta penunjang peralatan produksi.
“Dalam realisasinya, program ini bersifat bottom up atau dari bawah ke atas, untuk menggali potensi yang ada di kawasan perdesaan. Yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan produk lokal yang kompetitif,” harapnya, Rabu (23/11).
Dikatakan, sasaran program adalah meningkatkan peran serta komunitas dalam mengelola potensi yang ada di desa. Selain juga meningkatkan kemandirian, dan menghasilkan produksi, serta pemasaran yang berkualitas dan juga berdaya saing.
“Hal ini juga dapat mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan sekaligus agar masyarakat desa tidak hanya menjadi konsumen, melainkan juga menjadi produsen bagi kebutuhannya sendiri,” paparnya.
Disampaikan, selain Kecamatan Sakti yang menjadi tempat pelatihan program UBK, juga terdapat di Kecamatan Suralaga. Namun untuk Sakti, program yang dipilih dan dikembangkan adalah program pakan sapi ternak. “Masyarakat memilih pakan ternak, karena di Sakra Timur ini kebutuhan pakan ternak masih tergolong tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Sakti, Hasim menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat, yang telah memilih Kecamatan Sakti sebagai tempat pelatihan dan pengembangan program UBK. Untuk itu, kepada semua masyarakat yang termasuk dalam BUMdes, pihaknya berharap agar benar-benar melaksanakan dan menggunakan dana-dana yang diberikan pemerintah dengan baik.
“Jangan kayak (seperti) tahun tahun lalu, dikasih dana dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya. Namun uangnya justru digunakan untuk membeli tiket ke Malaysia. Ini masyarakat tidak benar namanya,” pungkas Hasim. (cr-wan)
