Kembangkan Usaha Kuliner, Bekraf Gelar FoodstStartup

BEKRAF: Peserta sosialisasi FoodStartup Indonesia terlihat serius menyimak pemaparan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang disampaikan Direktur Fasilitasi HKI, Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf, Robinson Sinaga.

MATARAM—Upaya meningkatkan nilai tambah dan mendukung ekosistem subsektor kuliner di Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggelar roadshow sosialisasi kompetisi dan konferensi FoodStartup Indonesia di Mataram, Senin (17/4).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Inn Mataram ini diikuti sekitar 50-an peserta, berasal dari para pelaku ekonomi kreatif, khususnya pengusaha kuliner di Kota Mataram dan sekitarnya, serta sejumlah media.

Menurut Direktur Akses Non Perbankan Bekraf, Sugeng Santoso, FoodStartup terdiri dari pelaku bisnis yang berkecimpung dalam penyedia jasa atau produk kuliner selama satu hingga lima tahun. Selain itu, mereka juga mempunyai ide kreatif, inovasi produk, bisnis model, pemasaran, rekam jejak transaksi, dan tim tangguh yang berpotensi dikembangkan dalam skalabilitas dengan pertumbuhan tinggi, serta menarik pemilik modal.

“Harapan kami, acara ini mampu mengembangkan kuliner di Indonesia, memaksimalkan potensi Foodstartup, membentuk ekosistem Foodstartup, membuka akses permodalan pemerintah serta swasta, dan memasarkan produk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global,” harap Sugeng.

Sebelum berlangsung di Mataram sambungnya, Bekraf juga telah menggelar roadshow sosialisasi kompetisi dan konferensi FoodStartup Indonesia ini di Medan, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.

Kesempatan itu, Bekraf juga sosialisasi terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan program kerja Deputi Fasilitai HKI dan Regulasi Bekraf dalam pengembangan subsektor kuliner dan yang terkait FoodStartup Indonesia, dengan narasumber Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf, Robinson Sinaga.

Disampaikan pula, pembentukan Bekraf, yang kini dijabat oleh Triawan Munaf, memiliki tugas membantu Presiden RI untuk merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. (gt)