Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerahnya. Hasilnya, peningkatan ini membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin melonjak. Sayangnya, obyek wisata di Lobar masih banyak yang belum digarap maksimal, karena alokasi APBD Lobar yang sebesar Rp 1 triliun lebih ternyata masih minim ke obyek wisata.
HERY MAHARDIKA – GIRI MENANG
SETIAP tahun Kabupaten Lobar memiliki agenda terjadwal dalam mempromosikan obyek wisatanya, sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Ada yang memanfaatkan budaya lokal seperti Festival Senggigi, Perang Topat, Lebaran Topat, Malean Sampi, hingga Festival Jazz Musik skala internasional yang telah berlangsung baru-baru ini.
Hal itu dilakukan, karena disadari Lobar raihan PAD terbesar bersumber dari obyek wisata. Sehingg dengan banyaknya even-even nasional, otomatis membuat kunjungan wisatawan semakin bertambah, seperti pada pelaksanaan MTQ Nasional beberapa waktu lalu. Belum lagi Hari Pers Nasional (HPN) belum lama ini.
Dari data yang ada, pada bulan Juli 2016 tingkat kunjungan ke Lobar telah mencapai 44.729 wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan akan semakin ramai dan diperkirakan meningkat 40 persen. “Ada 5 ribu penggembira (penonton, dan pendukung) yang datang ke NTB pada MTQ, dan 10 ribu pada Festival Jazz Musik,” terang Kepala Dinas Pariwisata Lobar, Ispan Junaidi kepada Radar Lombok, belum lama ini.
Yang jelas, Lobar telah banyak memberikan kontribusi ke daerah. Diakui juga masih banyak obyek wisata yang belum digarap secara maksimal, seperti di kawasan Sekotong. Soalnya, saat ini yang menjadi fokus Lombok Barat masih pada kawasan Senggigi dan Sesaot. Kedepan pihaknya akan menyasar hutan Gunung Sasak, Batu Idung, dan Kawasan Wisata Sekotong. “Sekotong telah ramai pengunjung, tinggal kita akan maksimalkan,” tandasnya.
Diakui, PAD paling tinggi Lobar memang bersumber dari obyek wisata. Namun juga diakui, arahan anggaran ke pengembangan wisata masih terbentur anggaran. Karena itu, pihaknya kedepan akan terus berupaya agar pemerintah pusat maupun daerah bisa meningkatkan anggarannya. Sehingga obyek wisata di Lombok Barat semakin berkembang.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Lombok Barat, Hj. Nurhidayah, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat untuk meningkatkan anggaran Dinas Pariwisata sesuai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar yang bersumber dari pariwisata. Sebab, anggaran pengembangan wisata pada tahun ini hanya mencapai Rp 10 miliar, sehingga pengembangan obyek wisata di sejumlah titik masih terkendala anggaran.
“Kita (dewan) sebenarnya telah lama ngotot untuk meningkatkan anggaran pengembangan pariwisata. Tetapi sampai saat ini tidak direalisasikan. Padahal, pemasukan PAD terbesar bersumber dari pariwisata,” tandasnya seraya menegaskan, dewan tahun kemarin telah meminta 30 persen diarahkan ke pariwisata.
Melihat PAD Lombok Barat tahun ini diatas Rp 200 miliar, minimnya anggaran ke pariwisata tentu sangat disesalkan. Karena kalau pariwisata kurang diperhatikan, maka PAD Lombok Barat akan mengalami penurunan drastis. Sehingga sebelum itu terjadi, maka perlu mengantisipasi kekhawatiran tersebut.
“Beberapa waktu lalu, Komisi II telah berdikusi dengan Dinas Pariwisata. Mereka sangat antusias ingin mengembangkan obyek wisata Sekotong. Hanya saja harus menunggu giliran, karena anggaran yang minim. Sehingga Dinas Pariwisata menyasar dari wilayah Utara, Tengah, baru ke Sekotong,” tandasnya.
Untuk menyiapkan potensi wisata sekotong, pihak Dinas Pariwisata saat ini juga tengah merancang tindakan aksi membuat pelatihan guide turis yang bersertifikat, dan aparat pariwisata di kawasan tambang (Sekotong) tersebut. Apalagi, pantai Nambung saat ini telah sah milik Lombok Barat, sehingga itu uga perlu mendapatkan perhatian khusus, agar tidak mencuat lagi perebutan Pantai Nambung yang memiliki panorama ombak yang indah itu. “Inilah yang perlu dikawal,” ujarnya.
Belum lagi Lombok Barat juga mendapatkan kesempatan menjadi pilot project berskala internasional. Untuk itu perlu melakukan berbagai tindakan, guna mendukung kesempatan tersebut, dan menarik sedemikian banyak kunjungan para wisatawan mancanegara.
Dalam hal ini, anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini juga menyarankan kepada Dinas Pariwisata untuk terus berupaya melobi Kementerian Pariwisata RI, agar bisa mendapatkan kucuran anggaran. Karena alokasi belanja Negara diarahkan sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) pemerintah. Diantaranya infrastruktur, konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pertahanan, serta pengurangan kesenjangan.
Mengingat pada tahun 2016 realisasi anggaran diperoleh dari pusat dipangkas. Sehingga, Kabupaten Lombok Barat pada tahun mendatang ditargetkan pendapatan daerah Rp 1 triliun lebih, yang berasal dari PAD ditargetkan sebesar Rp 230 miliar lebih, melalui pajak daerah Rp 99 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 30 miliar lebih, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 14 miliar lebih.
Kemudian, PAD Lombok Barat paling banyak masuk dari pusat hampir 60-70 persen. Karena itu, peningkatan destinasi dan konsep wisata di Lombok Barat perlu diprioritaskan. Jangan sampai pemasukan PAD terbanyak, lalu tidak memikirkan dalam mengembangkan potensi wisata tersebut. Penambahan destinasi wisata juga akan difokuskan pada wilayah Narmada, Lingsar, Sesoat dan Makam Karang Bayan. Selain itu, akan ditata Gunung Jae.
Menurutnya, Dinas Pariwisata telah menerima anggaran mencapai Rp 10 miliar, sedangkan yang diperuntukan untuk destinasi wisata kurang lebih Rp 6,5 miliar. Sayangnya, Dinas Pariwisata sendiri belum memiliki konsep wisata yang menarik. Belum lagi penghargaan tourism halal, juga akan mengembangkan wisata syariah. “Ini kan belum kelihatan. Tapi kami siap mendukung dalam proses anggarannya,” tandas politisi perempuan ini. (*)
