JAKARTA – Kondisi jalan di Lombok Barat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kemantapan jalan yang telah mencapai 62,55 persen adalah capaian di atas rata-rata nasional yang di tahun 2017 tercatat baru mencapai 59 persen.
Apresiasi disampaikan oleh Abram E. Borus, Kasubdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di ruang kerjanya, Rabu (24/07).” Kalau di NTB rata-rata sudah di atas angka tersebut. Apalagi jalan di Pulau Lombok dan Lombok Barat, rata-rata sudah bagus, “ ungkapnya saat menerima kunjungan Kepala Bappeda H. Baehaqi dan pejabat Dinas PU Lombok Barat. Kedatangan Baihaqi untuk meminta Lobar bisa memperoleh anggaran lebih besar guna menuntaskan persoalan infrastruktur jalan untuk tahun anggaran 2019. “Kita perlu mempercepat konektivitas jalan provinsi dengan jalan kabupaten dan jalan desa guna memberikan daya ungkit yang lebih cepat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” ungkap Baihaqi.
Infrastruktur jalan, menurutnya adalah faktor utama yang mendukung percepatan pembangunan, terutama kalau dielaborasikan dengan sektor lain seperti sektor pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, bahkan pendidikan dan kesehatan. Biaya produksi pada beberapa produk unggulan misalnya, dipengaruhi oleh komponen transportasi dan akses. Dengan demikian bila jalan sudah baik maka akan mempermudah para petani, pelaku industri, bahkan wisatawan untuk memasarkan produk atau langsung mengakses hasil pertanian. Ia yakin konektivitas dan elaborasi multi sektor itu akan mempercepat penurunan kemiskinan.
BACA JUGA: Miris, Belum 5 Tahun Jalan Sudah Berlubang
Abram pun memiliki keyakinan yang sama. Kasubdit itu lalu memaparkan kondisi penganggaran jalan di Indonesia tahun 2018 ini. “Anggaran tahun ini cuma Rp 42 triliun. Tapi untuk jalan hanya Rp 18 triliun sehingga semua daerah hanya bisa memperoleh salah satu dari dua jenis anggaran. Tidak bisa dua duanya,” ungkapnya.
