Keluh Kesah Petani Cabai Saat Harga Anjlok

Keluh Kesah Petani Cabai Saat Harga Anjlok
MERUGI: H Nur Ifansyah (tengah) bersama sejumlah petani saat memanen tanaman cabai di lahan pertanian cabai mereka Jumat kemarin (14/7). (Lukmanul Hakim/Radar Lombok)

Belum lama ini harga cabai melambung tinggi. Kini, harga cabai anjlok. Petani pun mulai mengeluhkan sikap pemerintah yang tidak menghiraukan petani cabai disaat harga anjlok.


Lukmanul Hakim-Lombok Tengah


H Nur Ifansyah hanya bisa menarik nafas.  Terbayang kerugian yang dideritanya. Belakangan ini harga cabai terus anjlok. Petani cabai asal Dusun Dasan Agung, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah ini pun tidak bisa berbuat banyak. 

Baru-baru ini harga cabai jatuh, hingga di level Rp 8.000/kg. Kalau harga di bawah Rp15 ribu/kg, maka petani sudah pasti akan rugi. “Kalau harga cabai di bawah Rp 15 ribu, lebih baik digunakan untuk pakan sapi saja. Karena sudah jelas petani akan rugi, tidak menutupi biaya yang sudah dikeluarkan,” ucap Ifansyah yang juga ketua Kelompok Tani ”Harum Karya” ini Jumat kemarin (14/7).

Dia pun mengeluhkan sikap pemerintah. Menurutnya, pemerintah justru menghilang, ketika petani susah.   Ketika harga cabai mahal, semua lapisan pemerintah turun tangan untuk menurunkan harga, tetapi ketika harga anjlok dan merugikan petani, pemerintah justru angkat tangan dan diam seribu bahasa. ” Harga cabai mulai bagus dan menguntungkan petani, maka pemerintah  berbondong –bondong  berupaya  menekan harga jual cabai, hingga harga serendah mungkin. Tapi ketika, harga cabai anjlok hingga paling termurah, justru pemerintah adem ayem, seolah tidak mau tahu jeritan petani cabai yang merugi dan kesusahan menanggung biaya yang sudah dikeluarkan,” katanya.

Tindakan diskriminasi kepada petani cabai tersebut, kata Ifansyah, hampir terjadi setiap tahun. Disaat harga cabai mulai dinikimati petani, langsung ditekan semurah mungkin sampai merugikan petani cabai.  Keberpihakan pemerintah terhadap petani, khsusnya cabai hanya isapan jempol. Petani justru lebih banyak dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pernah memberikan solusi ketika harga jatuh murah.

Hal yang sama juga disampaikan petani cabai asal Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Burhan. Ia mengaku saat ini harga cabai rawit di tingkat petani cukup murah. Harga di bawah Rp 10 ribu tersebut, sudah barang tentu tidak sebanding dengan biaya perawatan, obat-obatan, pemeliharaan dan upah buruh untuk memetik yang harus dikeluarkan oleh petani cabai. “Harga cabai di tingkat petani sekarang ini tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memperhatikan nasib petani cabai, tidak hanya ditekan terus, ketika harga mulai dinikmati oleh petani. Tapi justru diabaikan ketika harga rontok dengan harga paling murah. “Kami minta ada solusi penerapan harga acuan paling murah untuk cabai. Sehingga ketika harga mahal, petani cabai tidak jadi bulan-bulanan pemerintah untuk terus dipojokan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta peran dari pemerintah, ketika harga cabagi murah dan produksi melimpah, pemerintah hadir dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk pengolahan pasca panen. Sehingga petani bisa mengolah cabai yang mereka panen untuk memberi nilai tambah. Tidak langsung di obral begitu saja, meski petani rugi besar. “Kita minta pemerintah bisa memberikan pelatihan dan bantuan untuk pengolahan pasca panen cabai ini. Sehingga ada nilai tambah bagi petani cabai,” harapnya.

Menyikapi masalah ini Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB, Husnul Fauzi mengatakan, sifat produk pertanian hortikultura ini lebih kepada hukum ekonomi yang berlaku.  Untuk melakukan interpensi harga bagi produk pertanian hortikultura belum bisa dilakukan, karena lebih diatur oleh kondisi hukum pasar. “Penerapan harga acuan untuk komoditas hasil hortikultura ini memang cukup sulit. Tapi kami terus memperjuangkan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar ada acuan harga termurah,” katanya.

Husnul menambahkan, untuk melakukan interpensi khususnya komoditas hortikultura, membutuhkan aturan yang jelas dan tidak melawan hukum yang sudah ada. Oleh karena, interpensi dalam bentuk regulasi masih sedang dicarikan alternatif terbaik. Regulasi ini membutuhkan pertimbangan berbagai aspek, sehingga secara aturan ketika diberlakukan semuanya benar dar sisi hukum yang berlaku. Tentunya tujuannya agar pemerintah dengan rakyat tidak tersudutkan oleh kebijakan yang salah. ”Kami sedang kaji dan analisis interpentsi dengan mengusulkan harga pembelian pemerintah (HPP) seperti halnya dengan beras, gula, jagung, dan kedelai melalui Permendag,” pungkasnya. (*)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaKyai Zul Klaim Kumpulkan 300 Ribu KTP
Berita berikutnyaSemester I, Kinerja BPR Syariah Tumbuh Positif