Kekeringan, Sumbawa dan KSB Naik Status Tanggap Darurat

KEKERINGAN: Tampak perbukitan di wilayah pulau Sumbawa yang mengering akibat musim kemarau, sehingga pihak BPBD Sumbawa dan KSB menaikkan status ke level tanggap darurat. (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kini telah menaikkan status dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini ke level tanggap darurat. Peningkatan level status itu dilakukan, usai melihat kondisi dua daerah ini yang semakin parah.

“Kabupaten dan Kota yang sudah mengajukan tanggap darurat untuk BTT (biaya tidak terduga) ada KSB dan Sumbawa,” kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB, Ahmadi saat dikonfirmasi Radar Lombok, Rabu (19/6).

Hanya saja, BPBD-NTB belum mengajukan anggaran BTT untuk penanganan musim kemarau. Kendati Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah melaporkan ada delapan kabupaten/kota di Provinsi NTB yang masuk dalam status awas atau zona merah kekeringan.

“Nanti kita keluarkan kalau ada beberapa daerah mengeluarkan SK tanggap darurat kekeringan. Kita pasti sudah mengeluarkan secara provinsi, sehingga penggunaan BTT itu ada payung hukumnya,” ujarnya.

Disampaikan Ahmadi, Pemprov tidak bisa mengeluarkan BTT sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan tanggap darurat bencana. “Kalau eskalasinya kekeringan sudah menguat, BTT itu pasti ada di setiap Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran itu digelontorkan Pemerintah Pusat untuk penanganan apabila terjadi bencana yang tidak terduga,” jelasnya.

Namun Ahmadi belum bisa menyebut berapa nilai BTT yang dibutuhkan khusus untuk penanganan kekeringan ini. Sebab, perlu melihat perkembangan terkini dari kawasan-kawasan terdampak kekeringan, serta jumlah kebutuhan air minum dari warga. “Nanti kita lihat kekuatan anggaran yang berasal dari Kabupaten/Kota. Kita sharing, baru kita lihat kemampuan provinsi berapa,” bebernya.

Baca Juga :  Gempa 7,5 SR Guncang Larantuka NTT, Getarannya Sampai NTB

Ahmadi menjelaskan musim kemarau di NTB baru masuk satu bulan terakhir. Tapi sudah ada kawasan yang hampir 32 hari tanpa hujan. Beberapa wilayah yang sudah darurat kekeringan adalah Lombok bagian Selatan, serta kawasan Sekotong di Lombok Barat. “Kalau di Mataram dan Lombok Timur kemarin hujan, walaupun tidak besar. Itu namanya air musim penghujan,” ujarnya.

Memasuki musim kemarau, volume debit air di sejumlah bendungan di Lombok mulai menurun. Karena curah hujan yang tidak normal, sehingga pengisian air ke bendungan menjadi tidak optimal. Alhasil air bendungan pada musim kemarau relatif jauh lebih sedikit. “Pengisian bendungan itu belum 100 persen terisi semua,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi kejadian ini, sejak Januari pihaknya sudah memberikan ultimatum kepada BWS dan Dinas PUPR, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, termasuk juga Pemda Kabupaten/Kota terkait pola tanam. Dimana pada musim tanam kedua ini tidak disarankan menanam padi yang paling banyak membutuhkan air. “Petani disarankan untuk menanam palawija,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB Fathul Gani menambahkan, bahwa alokasi BTT dari pemerintah tetap ada. Tetapi untuk penyalurannya harus melalui mekanisme yang ada. Semisal kapan BTT itu bisa dimanfaatkan sudah ada prosedur yang mengatur. “Sampai sekarang kita belum ada (penyaluran BTT untuk penanganan kekeringan, red),” ujarnya.

Baca Juga :  Kasus Terus Bertambah, Pemerintah Dituding Tidak Serius Tangani PMK

Namun sebagai upaya kesiapsiagaan pemerintah dalam musim kemarau, pemerintah akan membuat rekayasa cuaca atau iklim. Tujuannya supaya bisa menghasilkan hujan ditengah musim kemarau. “Kalau menurut BPBD itu butuh dana besar untuk bisa melakukan tindakan hujan buatan,” sebutnya.

Upaya lainnya adalah bagaimana mengoptimalkan pemangku kepentingan, terutama dari sisi infrastruktur, yakni BWS bisa siap sedia. Termasuk Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui para penyuluh di lapangan untuk mengarahkan petani menggunakan sistem pengairan yang hemat.

Sehingga debit air saat ini bisa optimal dimanfaatkan oleh petani. Terpenting petani melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi yang dilalui oleh bedungan, demi mempertahankan produktivitas tanaman padi para petani. “Itu yang tadinya mungkin bisa dua kali (panen), syukur-syukur bisa menjadi tiga kali panen,” ujarnya.

Selanjutnya Pemprov NTB juga berencana menggelar Rakor, menghadirkan BMKG, Dinas PUPR dan BWS, guna mengetahui kondisi debit air di seluruh Bendungan yang ada di NTB. “Apakah dalam kondisi normal atau dibawah kondisi normal. Nanti akan diprediksi seberapa mampu kita mengairi area persawahan,” tutupnya. (rat)

Komentar Anda