Kejati Tunggu Niat Baik Tersangka Korupsi Tambang Pasir Besi Kembalikan Kerugian Negara

TERSANGKA: Tiga tersangka kasus dugaan korupsi tambang pasir beli di Dusun Dedalpak, Pringgabaya, Lotim, ketika dilimpahkan ke jaksa penuntut, belum lama ini. (IST/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Jaksa peneliti telah melimpahkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi tambang pasir besi di Dusun Dedalpak, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), ke jaksa penuntut. Demikian kerugian negara yang muncul juga sudah diumumkan, sebesar Rp 36 miliar.

Namun hingga saat ini, baru satu tersangka saja yang telah menitipkan uang pengganti kerugian negara, yaitu PSW selaku Direktur Utama (Dirut) PT Anugrah Mitra Usaha (AMG), sebesar Rp 800 juta.

Untuk penitipan uang pengganti, Kejati masih menunggu iktikad (niat) baik tersangka lainnya. “Kami masih menunggu iktikad baik tersangka lain. Kalau uang yang dititipkan dulu itu, sudah tercatat sebagai uang pengganti,” kata Kasi Penkum Kejati NTB, Efrien Saputera, Senin (10/7).

Tersangka lainnya dimaksud, yakni Kepala Cabang (Kacab) PT AMG Lotim inisal RA, dan mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) NTB, inisial ZA. Kejari tetap berupaya mendorong kedua tersangka untuk mengembalikan kerugian negara.

“Tujuan penanganan pidana korupsi bukan hanya mengenai penindakan hukum, tapi juga memulihkan kerugian negara,” ucapnya.

Terpisah, penasihat hukum tersangka RA, Lalu Kukuh Kharisma mengatakan, pihak tetap mendorong kliennya untuk menitipkan uang kerugian negara yang muncul. Namun jumlah pastinya belum disebutkan. “Kita juga menunggu hasil pembagian yang harus ditanggung klien kami,” katanya.

Batas waktu penitipan kerugian negara yang muncul dari hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB itu pun masih terbuka. “Itu masih terbuka peluangnya sampai dengan sebelum pembacaan tuntutan. Masih ada,” bebernya.

Mereka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada para tersangka.

Kasus yang menjerat para tersangka itu, terungkap bahwa pengerukan yang dilakukan PT AMG di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya tersebut tanpa adanya rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa RKAB itu berlangsung dalam periode 2021 sampai 2022.

Dengan tidak ada persetujuan itu, mengakibatkan tidak ada pemasukan kepada negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (sid)

Komentar Anda