Kejati Didesak Usut Pengadaan Paket Bantuan JPS Gemilang

DEMO: Sejumlah mahasiswa dan pemuda menggelar demonstrasi di depan kantor Kejati NTB meminta agar pengadaan makanan paket bantuan JPS Gemilang diusut. (Dery Herjan/radarlombok.co.id)

MATARAM–Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB didesak mengusut pengadaan bahan makanan dalam rangka program bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diluncurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Pengadaan sejumlan bahan makanan dalam paket bantuan dalam rangka Covid-19 ini dinilai bermasalah. Desakan pengusutan ini dilontarkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat (Kompas) NTB. “Jenis sembako JPS gemilang yang diterima masyakat banyak sekali yang bermasalah. Saya menemukan ini di Lombok Tengah. Contohnya kekurangan masker. Seharusnya 3 tapi ada 2 buah, tidak ada minyak kayu putih, parahnya lgi tidak ada ikan kering padahal di wilayah lain itu semua ada kok. Ini kan menjadi sama artinya dengan pembohongan kepada masyarakat,”papar Kusnadi Unying saat berdemonstrasi di depan kantor Kejati NTB Senin (19/10).

Unying juga menyayangkan sikap Pemprov NTB yang tidak transparan terkait rancangan anggaran biaya (RAB) pengadaan paket bantuan ini. “Padahal itu sudah ada aturannya yaitu tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas nomor 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana,”ucapnya.

Unying menyarankan agar sebaiknya RAB disertakan juga saat pendistribusian JPS Gemilang sehingga jelas rincian biayanya dari masing-masing jenis sembako. “Misalnya telur sekian butir harganya sekian, beras 10 kg harganya sekian dan seterusnya,” tambahnya.

Saddam Husen menambahkan pihaknya mencurigai ada permainan yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. “Mereka punya misi bersama yaitu misinya adalah mendapatkan keuntungan. Terbukti kok hasil kalkulasi kami jumlah keseluruhan sembako yang diterima masyarakat totalnya kurang dari anggran yang ada yaitu Rp 250.000 bahkan kurang Rp 200.000. Angkanya saya sudah tahu kok, selisihnya juga sudah jelas. Apalagi keuntungannya sudah saya tahu semua,” bebernya.

Dipertajam lagi oleh Saidin soal ada keuntungan dari pengadaan sembako JPS Gemilang tersebut.
“Mereka ini mencoba memanfaatkan situasi dan kondisi di tengan pandemi Covid-19 sementara masyrakat sangat membutuhkan. Keuntungan mereka besar. Di angka Rp 90.000 bukan main-main. Apakah ini tidak termasuk pungli? Hati-hati ini uang masyarakat yang diambil dari APBD,” terang Saidin.

Dalam aksinya para peserta demo ini sampai kehujanan. Meski begitu mereka tetap melanjutkan aksi. Mereka berharap aspirasinya didengar oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto. Namun sayangnya Nanang sedang tidak berada di kantornya.
Akhirnya guna meluapkan kekecewaannya, para peserta demo ini melemparkan telur ke kantor Kejati NTB.
Setelah itu mereka membubarkan diri. (der)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
Berita sebelumyaSiswa SMK yang Nikahi Dua Gadis Minta Bisa Tetap Sekolah
Berita berikutnyaSebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan Lebat, Waspada Gelombang Tinggi