PRAYA-Dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencuat di Lombok Tengah.
Kali ini, dialamatkan kepada organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah. Pengurus PGRI diduga telah mencukur gaji ke-13 guru dengan nominal Rp 250 ribu per orang. Alasannya, potongan itu dilakukan untuk iuran wajib Rp 100 ribu dan uang pembangunan gedung Rp 150 ribu.
Hanya saja, yang menjadi keberatan para guru kemudian. Potongan itu sebelumnya tidak pernah disosialisasikan sebelumnya. Potongan itu dilakukan tiba-tiba di masing-masing kecamatan. ‘’Dan perkara ini sudah menyebar meski sejatinya kita belum dapat laporan resmi,’’ ungkap Kasi Intel Kejari Praya, Feby Rudy Purnomo, Kamis kemarin (13/7).
Feby mengaku, pihaknya akan memanggil pengurus PGRI dalam waktu dekat ini. Selain itu, pihaknya juga akan memanggil dinas terkait untuk dimintai klarifikasi. Apakah betul potongan itu dilakukan atau tidak. Dan, apakah sudah sesuai aturan atu tidak. “Minggu depan akan kita panggil. Kita berencana akan panggil kabid sama bendahara dulu untuk klarifikasi. Sementara untuk kepala dinas nanti belakangan,” cetusnya.
Feby berujar, pihaknya akan mengklarifikasi yang bersangkutan terkait daftar gaji maupun jumlah pegawai yang diduga dipotong serta dasar hukum melakukan hal tersebut. Dari ranah itulah nanti pihak kejaksaan akan bisa mengambil kesimpulan, apakah pemotongan tersebut sesuai aturan atau tidak. “Kalau tidak sesuai aturan kan bisa kita tindak, kita ingin melakukan klarifikasi aturanya seperti apa,”ujarnya.
Selain melakukan pemanggilan kepada pejabat pemerintahan, pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan pemanggilan kepada pegawai yang dipungut. Hal itu dilakukan untuk memperjelas, apakah oleh pihak PGRI pungutan tersebut dipaksakan atau tidak. “Kalau itu dipaksakan, maka itu namanya pungutan liar (pungli) sehingga,” sebutnya.
Feby menambahkan, pihaknya memang belum menerima laporan resmi terkait pemotongan ini dari korban. Pihaknya akan melakukan pemanggilan tersebut karena informasi pungutan itu sudah menyebar di masyarakat hingga media massa. Hal itu juga dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melakukan pemanggilan. “Kalau secara resmi belum ada yang melapor dan kita juga tidak mengetahui secara pasti jumlah pegawai yang dilpungut, tapi pemotongan inikan sudah menyebar informasinya sehingga harus kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Ketua PGRI Lombok Tengah H Lalu Dipta belum bisa memberikan keterangan terkait dugaan pemotongan ini. Ketika dikonfirmasi ke kantornya, ia sedang tidak berada di tempat.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H Summum mengakui kalau pihaknya sempat mendengarkan ada pungutan yang dilakukan oleh oknum pengurus PGRI. Namun pihaknya telah menginstruksikan untuk dikembalikan. “Di media sempat saya baca, kalau ada dugaan pungli di lakukan oleh pihak PGRI,” katanya via ponsel, Kamis kemarin (13/7).
Selain itu lanjutnya, persoalan ini, sudah ditangani oleh Sekda HM Nursiah langsung.Sejumlah pengurus PGRI, sudah dipanggil dan diberikan pencerahan. Selanjutnya terkait persoalan yang sama di Praya Timur, Summum mengaku tidak tahu. “Kalau pemotongan itu dilakukan pekan lalu, saya rasa sudah dikembalikan. Sebab Pak Sekda sendiri yang menginstruksikan agar dikembalikan namun jika pemotongan di Praya Timur dilakukan setelah instruksi, maka saya akan meminta untuk mengembalikan,” tegasnya.
Ditegaskan, apapun namanya, jika sudah jumlahnya sudah ditentukan, maka tetap itu namanya pemotongan. Terkecuali jika guru atau PNS tersebut memberikan tanpa diminta, itu beda persoalannya. “Kalau sudah mengarah kepada penentuan jumlah, saya rasa itu masuk pelanggaran,” ungkapnya.
Dikatakan, pembangunan gedung PGRI memang masih panjang dan memerlukan anggaran besar, namun pihaknya meminta tetap diatas koridor dan aturan yang berlaku. “Gadung PGRI itu memang tanggung jawab bersama, namun saya juga tidak menginginkan pembangunan gedung tersebut selesai dikerjakan namun meninggalkan masalah panjang,” akunya. (cr-met/cr- ap)
