Kejari Didesak Segera Tuntaskan Penanganan Kasus BLUD RSUD Praya

ORASI: Aktivis senior Lombok Tengah, Kamsiah orasi solo menuntut kejelasan kasus BLUD RSUD Praya. (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Penanganan kasus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya  kembali disuarakan setelah lama tidak terdengar.

Aktivis senior Lombok Tengah, Kamsiah, mempertanyakan penanganan kasus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat beken tersebut. Pasalnya, sampai saat ini penanganan kasus tersebut terkesan jalan di tempat.

Dalam orasi dan hearing tunggal yang dilakukan, Senin (27/3), Kamsiah mengungkapkan bahwa, bukannya menahan tersangka, para pihak yang disinyalir terlibat dalam kasus yang merugikan negara ratusan tersebut, pun nyaris tidak tersentuh. Padahal, di awal pengungkapannya, pihak Kejari Praya begitu bersemangat. ‘’Bahkan ekspose perkembangan kasus tersebut dilakukan hampir setiap minggu. Para saksi mulai dari mantan bupati Suhaili FT, dewan pengawas dan tersangka juga diperiksa secara marathon,’’ sebutnya.

Setelah menetapkan Dirut RSUD Praya, dr Muzakir Langkir sebagai tersangka, pihak Kejari Praya bahkan mengungkapkan adanya kemunginan pengembangan kasus tersebut berpotensi menyeret sejumlah pejabat penting di Lombok Tengah. ‘’Tapi jangankan ada tersangka baru, penanganan kasus tersebut justeru semakin tidak jelas. Yang mana kata Kamsiah,  beberapa bulan terakhir kasus ini hilang bak ditelan bumi. Para pejabat di Kejari Praya yang dulunya vokal, seakan mendadak bungkam,’’ sesalnya.

BACA JUGA :  Wabup Lantik 15 Penjabat Kades Persiapan

Kejanggalan ini, kata Kamsiah, telah menimbulkan opini negatif di masyarakat. Bahkan secara tegas, mantan terpidana kasus  korupsi tersebut mensinyalir adanya intervensi para penguasa dalam kasus ini. “Saya curiga Kejari Praya masuk angin. Intervensi kepentingan para penguasa dalam kasus ini sudah sangat jelas,” tegasnya.

Untuk itu kata Kamsiah, hearing tunggal yang dilakukannya tersebur tidak lain untuk   mendengar alasan yang jelas dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) seputar penanganan kasus tersebut. Jika mandegnya penanganan kasus akibat adanya tekanan dari ekaternal Kejari, pihaknya akan meminta penanganan diambilalih oleh Kejati Praya. Namun jika terkendala dana, pihaknya mengaku siap melelang sejumlah aset pribadinya untuk disumbangkan ke Kejari Praya untuk mendanai penyelesaian kasus ini.

Dalam hal ini, pihaknya mendesak Kejari Praya agar meningkatkan penanganan kasus tersebut dalam dua minggu kedepan. Jika dalam waktu tersebut belum juga ada kejelasan, pihaknya memastikan akan melakukan aksi yang sama di Kejati NTB. Bahkan pihaknya mengaku siap terbang ke Jakarta untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung). “Saya siap melelang aset prinadi saya untuk keadilan. Kalau sekadar untuk biaya ke Jakarta, saya masih mampu. Jadi sebelum itu saya harap kasus ini bisa diselesaikan. Jangan sampai Pak Kajari meninggalkan preseden buruk di Lombok Tengah,’’ ujarnya.

BACA JUGA :  107 Warga Janapria Diduga Keracunan Usai Makan Nasi Bungkus Hajatan

Setelah berorasi cukup lama, Kamsiah akhirnya diterima salah seorang perwakilan Kajari Praya, Duta SH. Duta menjelaskan, penanganan kasus BLUD RSUD Praya  masih berjalan. Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, lambannya penanganan kasus ini juga disebabkan padatnya keaibukan para jaksa. Mulai dari sidang dan kegitan lainnya. ‘’Belum lagi situasi pandemi Covid-19, menganggu jalanya penanganan. Namun pihaknya memastikan, berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai bahan evaluasi di Kejari,’’ katanya. (met)