SELONG—Tekad mengejar target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun berikutnya, persoalan aset menjadi hal yang harus segera dituntaskan oleh Pemda Lotim.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait pengelolaan keuangan tahun anggaran 2015 yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, ada sekitar Rp 46 miliar aset Lotim yang masih bermasalah. Sebagian besar ditemukan di Dikpora. Sehingga inilah yang menyebabkan Lotim kembali mendapat hadiah dari BPK, Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Saya akan segera sampaikan ke Inspektorat dan PPKA, agar segera malakukan penyesuaian terkait raihan WDP. Ini menjadi hal yang harus diselesaikan,” terang Wakil Bupati Lotim, Khairul Warisin, usai menghadiri sidang paripurna, persetujuan bersama bupati dan DPRD Lotim terkait pertanggung jawaban dan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah, kemarin (22/6).
Masalah aset ini juga menjadi rekomendasi dewan. Dalam sidang tersebut, Pansus mendesak eksekutif segera menindak lanjuti temuan BPK terkait persoalan aset ini. Karena selama ini SKPD dianggap terlalu lelet menelusuri dan menertibkan keberadaan aset disetiap SKPD tersebut, khususnya aset tetap. “Beberapa saran yang disampaikan dewan yang belum ditindak lanjuti segera dijalani,” jawab Khaerul.
Diakui, persoalan aset selalu menjadi kendala. Untuk itu, pihaknya akan meminta Inspektorat dan PPKA agar segera melakukan pemutakhiran data terkait aset ini. Nantinya setiap SKPD akan dibentuk petugas khusus yang menangani masalah aset yang bermasalah, termasuk di Dikpora. “Seperti di Dikpora, ini harus segera diselsaikan,” tegasnya.
Dengan upaya maksimal yang dilakukan saat ini, dia meyakini tahun mendatang Lotim akan bisa meraih predikat WTP dari BPK. Kegagalan tahun ini dianggap sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan. “Insha Allah bisa dapat WTP tahun ini,” pungkasnya. (lie)
