Kejaksaan Negeri Mataram Terima Penyerahan Tersangka Kades Langko

Kades Langko inisial M didampingi Ketua AKAD Lobar saat berada di Kejaksaan Negeri Mataram, Rabu (24/1/2024). (IST FOR RADAR LOMBOK)

MATARAM–Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Mataram menerima penyerahan tersangka Kades Langko, Kecamatan Lingsar berinisial M beserta barang bukti dari penyidik Polres Lombok Barat, Rabu (24/1/2024) pukul 13.00 WITA.

Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) oleh penyidik tersebut dilakukan setelah Jaksa Peneliti menyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap (P21) per 23 Januari 2024 lalu.

M yang saat ini masih berstatus sebagai kepala desa aktif diduga melakukan tindakan yang menguntungkan salah seorang Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Oleh karena hal tersebut M diduga telah melakukan tindak pidana pemilu berupa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye secara berlanjut.

Baca Juga :  Bawaslu Lombok Barat Dibacakan Talkin Mayit

“M disangkakan melanggar ketentuan Pasal 490 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tersangka M diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Ivan Jaka M. W dalam rilis resminya.

Selanjutnya Jaksa Peneliti kata Ivan akan menyerahkan penanganan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan.

Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan Penuntutan merupakan Jaksa-Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mataram yang ditugaskan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Lombok Barat.

Baca Juga :  Bawaslu Lombok Barat Dibacakan Talkin Mayit

Jaksa Penuntut Umum kemudian memiliki waktu maksimal 5 hari untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Mataram.

“Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Selain itu tindak pidana pemilu memiliki kekhususan tertentu dalam proses penanganan,” jelas Ivan Jaka.

Kekhususan lain yaitu waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan yang terbatas demi memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Kejaksaan Negeri Mataram berkomitmen melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu dengan professional dan berkeadilan,” pungkasnya. (RL)

Komentar Anda