MATARAM – Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) NTB memproyeksi akan ada potensi pengusaha luar ataupun lokal untuk membuka ritel modern di NTB. Hal ini dinilai akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan, dengan melihat pangsa pasar di NTB cukup potensial.
“Kalau pangsa pasarnya menengah kebawah untuk ritel-ritel ini akan cukup bagus. Saya rasa kalau untuk peluang tetap ada,” kata Ketua Kadin NTB H Lalu Herry Prihatin, Selasa kemarin (25/6).
BACA JUGA: Pemda Lotim Belum Pikirkan Cabut Izin Ritel Modern
Menurut Herry, perlunya juga strategi kreatif dan terbuka dilakukan oleh para pelaku usaha ritel. Kendati banyak ritel modern dengan strategi pemasaran yang sama, hingga akhrinya sulit untuk bersaing dengan ritel lainnya. Banyak juga ritel modern tutup, karena kalah bersaing. Sejak 2018 lalu, sudah banyak ritel modern justru menutup gerainya, karena sepi pengunjung. Penutupan beberapa gerai ritel modern ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi NTB, mengingat banyaknya menyerap tenaga kerja, kemudian kembali menganggur.
“Kedepan dicarikan terobosan yang tetap, supaya bisa bangkit lagi. Karena sederhana saja, kalau ada deman pasti ada suplay. Suplaynya ini tutup karena demannya sekarang lagi down,” terangnya.
BACA JUGA: Gubernur NTB Ogah Ikut Hambat Ritel Modern
Dikatakannya, banyak ritel modern lokal di NTB, toko jejaring dan beberapa pusat perbelanjaan, bahkan saat ini yang cukup besar sebanyak tiga tempat, yakni Transmart, Mataram Mall dan Lombok Epicentrum Mall. Di mana digadang-gadang akan akan salah satu dari tempat tersebut tutup. Tetapi selama tempat tersebut untuk kebutuhan pokok masyarakat, gerai mereka tidak akan tutup.
“Bukan hanya di Lombok saja, tetapi hampir di banyak daerah ritel modern banyak yang tutup. Untuk itu perlunya melihat pangsa pasar dibutuhkan masyakat itu apa saja,” ujarnya.
Sementara itu, untuk partumbuhan ekonomi NTB diharapkan oleh pemda di atas 5 persen. Tetapi melihat kondisi dari ekonomi pascagempa sendiri belum pulih total, bahkan daya beli masyakarat sendiri masih terbilang rendah.
“Karena daya belinya masih ditopang oleh belanja pegawai, untuk di Lombok. Jadi sektor lain perlu ada lompatan-lompatan,” katanya. (cr-dev)
