SELONG – Festival Kecimol tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dengan tetap mengendepankan kesopanan dan santun dalam bermain musik. Namun festival yang digelar di lapangan Tugu Selong ini menimbulkan sorotan karena menampilkan para penari erotis. Lokasi pelaksanaan berdekatan dengan Masjid Raya Selong. Festival ini batal dilaksanakan dua hari.
Wakil ketua DPRD Lombok Timur Daeng Paelori angkat bicara terkait dengan polemik pelaksanaan festival kecimol ini. Disampaikannya festival kecimol yang telah menuai kritik dari masyarakat luas harus dievaluasi Pemkab Lombok Timur. Bupati terlebih dahulu membuat regulasi. Tujuan dibuat regulasi ini tak lain agar kecimol bisa diakui keberadaannya.” Dalam bentuk peraturan bupati (Perbup) maupun dalam bentuk aturan lainnya berkaitan dengan kesenian tradisional. Kalau sudah ada regulasi baru dibuatkan kegiatan seperti festival,” ujarnya.
Meski kecimol adalah bagian dari seni tapi sebagian masyarakat menilai kecimol indentik dengan hal- hal negatif. Meski ada aturan yang dibuat di internal asosiasi kecimol tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menggelar kegiatan atau festival dengan jumlah peserta sampai ratusan grup. ” Aturan di internal itu kan mereka yang buat sendiri. Ketika terjadi – hal yang tidak kita inginkan siapa yang akan mengawasi dan bertanggung jawab? ” ungkap Daeng.
Munculnya polemik dalam festival kecimol baginya itu hal yang lumrah. Apalagi dalam festival tersebut tidak ada regulasi yang mengatur tentang tata cara bermain. Hal tersebut tentunya akan terjadinya gejolak di tengah masyarakat. Untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan di sinilah dibutuhkan peran penting keterlibatan pemerintah daerah.” Di sinilah dibutuhkan kehadiran pemerintah di tengah kondisi seperti ini, ” tutup Daeng.
Sebelumnya Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik juga memberikan tanggapan ihwal festival kecimol yang menuai kritik. Kata Sekda, ada dasarnya Pemkab Lombok Timur menyambut baik kegiatan ini. Apalagi fungsi pemerintah sebagai artikulasi kepentingan masyarakat. Bahkan bupati juga cepat menugaskan Kadis Pariwisata berkoordinasi dengan ketua panitia untuk melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dinilai jauh dari nilai kesopanan dan kewajaran.
Atas respons cepat itu, Sekda berharap agar momentum ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif seluruh warga Lombok Timur untuk bersama-sama memperbaiki berbagai hal. “ Pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat lah yang dapat memperbaiki kondisi dari yang kita nilai kurang baik untuk menjadi baik,” tutupnya. (lie)
