MATARAM–Pemerintah provinsi (Pemprov) NTB bersama KPU terus melakukan pembahasan dan rasionalisasi kebutuhan anggaran Pilkada NTB 2024.
Dari usulan KPU NTB, estimasi awal anggaran Rp 377 miliar. Setelah dirasionalisasi termasuk dengan perhitungan pola sharing anggaran kabupaten/kota, anggaran Pilkada NTB berkurang Rp 127 miliar. “Sekarang estimasi kebutuhan anggaran Pilkada NTB mengerecut sebesar Rp 250 miliar,” kata Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, kemarin.
Dengan ada pola sharing anggaran dengan kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, maka ada efisiensi anggaran yang cukup besar. Pasalnya, dengan pola sharing itu ada item pembiayaan yang ditanggung oleh pemprov dan item lain dibiayai oleh kabupaten kota.
Namun demikian, besaran anggaran Rp 250 miliar itu belum bersifat final. Masih akan dibahas lebih lanjut dengan kabupaten kota. Sebab itu, angka Rp 250 miliar masih dinamis. Apalagi jika item penanganan covid-19 dimasukkan, bisa jadi anggaran bertambah besar.
Lebih lanjut, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri, 40 persen angaran Pilkada harus sudah dialokasikan di APBD-Perubahan 2023. Sementara 60 persen pada APBD 2024. Untuk itu, pertengahan tahun ini harus sudah ada besaran final anggaran. “Karena pembahasan APBD-Perubahan 2023 dilakukan pertengahan tahun ini,” pungkasnya. (yan)
