MATARAM–Anggota DPR RI Johan Rosihan memberikan beberapa catatan kritis terkait penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Menteri Keuangan pada forum Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Menurut Johan sapaan akrab politisi asal NTB ini, kebijakaan fiskal merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memengaruhi jalannya perekonomian nasional dengan berbagai instrumen fiskal untuk mencapai keadaan yang diinginkan. “Jadi jika pemerintah membuat target pencapaian kesejahteraan petani dan nelayan dengan indikator NTP sebesar 102-104 dan NTN sebesar 102-105 maka diperlukan intervensi pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian dan sektor kelautan perikanan sebagai andalan pada masa pandemi ini untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujar Johan.
Johan yang juga politisi senior PKS ini mengungkapkan bahwa hanya sektor pertanian yang tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi covid-19. “Pertumbuhan PDB sektor pertanian pada triwulan 1 2021 tercatat sebesar 2,95 persen dan sangat wajar jika pemerintah menjadikan sektor pertanian sebagai sektor unggulan nasional untuk menyelamatkan perekonomian kita,” ungkapnya.
Apalagi pada tahun 2021 ini, sektor pertanian diproyeksi tumbuh lebih kuat pada kisaran 2,9 sampai 3,6 persen. “Maka semestinya pemerintah membuat penambahan anggaran belanja untuk sektor pertanian agar terjadi peningkatan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan nasional dan peningkatan daya saing untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian serta dapat meningkatkan kemampuan konsumsi rumah tangga petani dan nelayan untuk pemulihan ekonomi nasional,”papar Johan.
Wakil rakyat kelahiran Pulau Sumbawa ini memberikan catatan kritis agar pemerintah tidak lagi melakukan pemotongan atau pengurangan anggaran sektor pertanian seperti tahun 2020 lalu karena hal tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat dan berakibat tidak tercapainya target produksi pertanian nasional. “Saya mengingatkan pemerintah agar memberikan prioritas kepada sektor pertanian dalam hal belanja negara pada tahun 2022 nanti, sebab pertanian berperan siginifikan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” tutur Johan.
Johan selaku anggota Komisi IV DPR menandaskan bahwa sektor pertanian menjadi penyelamat negeri di tengah krisis yang terjadi saat ini, maka pemerintah harus mengoptimalkan peran APBN 2022 untuk mendorong roda perekonomian berbasis potensi pertanian nasional. “Saya mendorong pemerintah agar APBN 2022 diarahkan pada program prioritas sektor pertanian, kelautan perikanan dan kehutanan karena sektor tersebut terbukti dapat menstimulasi perekonomian serta dapat memperkuat fondasi perekonomian kita berbasis keberadaan kita sebagai negara agraris dan negara maritim yang memiliki daya saing global,” papar Johan.
Johan yang juga mantan anggota DPRD NTB ini berpandangan bahwa harus ada penguatan dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan pertanian secara nasional karena saat ini sebagian besar penduduk yang terdampak pandemi banyak yang bekerja pada sektor pertanian di pedesaan dan tingkat penghasilan yang rendah sehingga belanja pemerintah pada sektor pertanian perlu ditingkatkan, yang hal ini sangat sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural secara lebih optimal. “Saya berharap semoga ke depan ekonomi kita bisa bangkit dan pertanian kita lebih maju,” tutupnya. (sal)
