Keberlanjutan Perubahan Rute Penyeberangan Gili Belum Diputuskan

ANTRE: Wisatawan saat mengantre kapal cepat di Dermaga Gili Trawangan, beberapa waktu lalu. (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Uji coba perubahan rute penyeberangan wisatawan dari Bali masih menuai polemik dari pengusaha kapal cepat, pihak hotel, dan juga wisatawan.

Diketahui, wisatawan yang akan balik ke Bali dari Gili, harus diseberangkan dulu ke Pelabuhan Bangsal menggunakan public boat Koperasi Karya Bahari (KKB) dengan tarif Rp 20 ribu, baru bisa naik kapal cepat ke Bali dari Pelabuhan Bangsal. Sebelum kebijakan ini, wisatawan bisa langsung ke Bali dari Gili dengan kapal cepat.

Kini, uji coba sudah memasuki minggu kedua sejak Senin (17/10). Soal kebijakan ini bakal terus berlanjut atau tidak, Bupati KLU Djohan Sjamsu belum bersedia berkomentar. “Nanti saya sampaikan, kita mau rapatkan dulu,” ujarnya singkat, Selasa (25/10).

Sementara itu, Wakil Bupati KLU Danny Karter Febrianto mengatakan untuk sementara uji coba bakal terus berlanjut sembari terus dilakukan evaluasi. Ia juga menyadari bahwa uji coba memang ada batasnya, namun terkait sampai kapan ini berlanjut itu bakal segera diputuskan.

Baca Juga :  Pendaftaran Calon Sekda KLU Telah Dibuka

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat terkait hal tersebut dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya. Namanya uji coba tentu ada batas waktu,” ujarnya.

Terkait bagaimana hasil evaluasi sejauh ini, Danny mengaku memang masih ada beberapa kekurangan terkait jasa pelayanan public boat dan  masih ada kesemrawutan. “Mudahan ke depan itu bisa kita perbaiki,” ujarnya.

Disinggung mengenai adanya penurunan penumpang kapal cepat hingga 40 persen seperti yang disampaikan pengusaha kapal cepat sebelumnya, Danny mengaku bahwa memang hal tersebut bisa saja terjadi. Untuk itu hal ini nantinya bakal menjadi pertimbangan oleh Bupati KLU dalam mengeluarkan keputusan. “Semua dampak positif dan negatifnya itu kita kaji baru kemudian kita keluarkan keputusan,” tandasnya.

Baca Juga :  Pengklasifikasian Tenaga Kontrak Aktif dan Nonaktif Diprotes

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU Burhan M Nur mengatakan bahwa pemerintah daerah harus berhati-hati mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil dapat merugikan daerah. “Sebaiknya kita duduk bersama dulu sebelum mengeluarkan keputusan,” ujarnya.

Politisi Demokrat ini menyebutkan bahwa Oktober, November hingga Desember ini diprediksi kunjungan wisatawan akan meningkat. Untuk itu ia mengingatkan agar pemerintah daerah jangan membuat keputusan yang berujung polemik. “Kita khawatir itu dapat membuat wisatawan tidak nyaman dan beralih ke tempat lain. Sekarang Lombok Barat dan Lombok Tengah sedang berbenah total. Begitu juga NTT saat ini banyak investor ke sana,” pungkasnya. (der)

Komentar Anda