Keberlanjutan BLT DD Perlu Dipertimbangkan

Edy Kartono ( HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK )

TANJUNG–Keberlanjutan bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT DD) dinilai perlu dipertimbangkan ulang.

Perlu kategori desa mana saja yang boleh mengalokasikan dan tidak. Sehingga pemerintah desa punya ruang menjalankan program desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Jangan dipukul rata semua desa se-Indonesia, karena kondisi yang dialami setiap desa di tanah air berbeda-beda, terlebih pada pandemi covid-19 ada desa yang nol kasus dan sudah pulih perekonomiannya,” terang Kades Kayangan, Kecamatan Kayangan, Edy Kartono.

Menurutnya, keberlanjutan BLT selama 12 bulan pada 2021 dengan estimasi nominal Rp 300 ribu per penerima itu membutuhkan anggaran sangat besar. Di Desa Kayangan sendiri, pengalokasiannya diperkirakan Rp 1,2 miliar dari total DD Rp 1,6 miliar. Sisa sekitar Rp 400 juta untuk operasional, sementara pembangunan fisik nihil. Sementara desa di KLU juga tengah dalam masa pemulihan pascagempa 2018, butuh pembangunan infrastruktur dasar seperti posyandu, kantor desa, dan lainnya.

Pemberian BLT lanjut Edy memang membantu ekonomi masyarakat. Tetapi karena tidak semuanya bisa tersentuh BLT, maka rentan menimbulkan kecemburuan. Sehingga lebih baik dialokasikan untuk padat karya sehingga bisa mempekerjakan masyarakat dan tentunya ada hasil kerja. “Banyak masyarakat kita menggunakan BLT untuk keperluan konsumtif semata, walaupun ada juga untuk kebutuhan usaha,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DP2KBPMD KLU Kholidi mengatakan, pengalokasian BLT memang menjadi kebijakan pemerintah pusat sehingga semua desa mau tidak mau harus mengalokasikan. Sebab, pemerintah pusat memprediksi covid-19 masih belum akan berakhir. “Jadi, desa harus menganggarkan sesuai instruksi pusat,” katanya. (flo)