Keberadaan BKD Mulai Disorot

PRAYA-Fungsi dan keberadaan Badan Keamanan Desa (BKD) Lombok Tengah yang digagas Bupati HM Suhaili FT dan Wakil Bupati L Pathul Bahri (Suhaili-Pathul), mulai mendapat sorotan.

Pasalnya, hingga hari ini fungsi dan tugas BKD dalam menjaga keamanan tidak jelas. Mereka juga belum mulai menjalankan tugasnya, terutama di wilayah selatan. Buktinya, angkra kriminalitas terus meningkat. Terutama aksi perampokan yang nyaris terus terjadi setiap pekannya. ‘’Malah keberadaan BKD ini semakin membuat perampokan merajalela,’’ sangka anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, Majrun, kemarin (14/7).

Beberapa wilayah desa disebut Majrun seperti di Mangkung dan Mekarsari. Aksi perampokan nyaris terjadi setiap pekannya. Sehingga membuat masyarakat tidak nyaman selama ini. ‘’Lantas dimana fungsi dan keberadaan BKD yang dibentuk untuk menjaga keamanan,’’ tanyanya lagi.

Polisi Partai Nasdem ini menyesali kebijakan bupati dan wakil bupati ini yang tak diiringi dengan tindakan. Seharusnya, keberadaan BKD ini mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. ‘’Kita berharap bupati dan wakil bupati mengaktifkan keberadaan BKD ini,’’ tandasnya.

BACA JUGA :  BKD Urus Syarat Pensiun Robijono

Sebelumnya, Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Lombok Tengah juga mengkritisi masalah keberadaan BKD ini. Bahkan, mereka berunjuk rasa di depan Polres Lombok Tengah dan Kantor DPRD Lombok Tengah. Mereka meminta agar keberadaan BKD ini difungsikan agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

Tidak seperti sekarang ini banyak aksi kriminalitas yang terus menghantui masyarakat. ‘’Kami minta keberadaan BKD ini bukan sekedar tujuan politis. Tapi betul-betul difungsikan untuk keamanan masyarakat,’’ ungkap pengurus PMI Lombok Tengah, Rebe Selamet Riadi.

Sebelumnya, pemerintahan Suhaili-Pathul telah membentuk BKD untuk membantu aparat keamanan menjaga kondusifitas masyarakat. Bahkan, BKD diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah keamanan dan konflik dalam beberapa hal oleh kepolisian. Tapi, keberadaan mereka belum bisa dirasakan masyarakat. Terutama di wilayah selatan. (cr-ap)