Kayu Ilegal Senilai Rp 3, 5 Miliar Berhasil Diamankan

KAYU-ILEGAL
ILEGAL : Kayu olahan ilegal berhasil diamankan tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS LHK) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK bersama PPNS Dinas LHK Provinsi NTB di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur.

MATARAM – Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS LHK)  Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK bersama PPNS Dinas LHK Provinsi NTB membongkar kasus pembalakan liar di Labuhan Lombok Kabupaten Lombok Timur beberapa waktu lalu. Tim mengamankan 3 orang tersangka dan juga menyita barang bukti hasil kejahatan mereka.

Barang buktinya berupa kayu olahan sebanyak 177 meter kubik (setara dengan  11 kontainer), 1 set dokumen palsu surat keterangan sah hasil hutan kayu olahan (SKSHHKO) dan 1 unit kapal motor 102 GT. Diduga kayu olahan tersebut berasal dari kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Buton Utara, Kabupaten Buton Utara. Diduga tersangka melakukan kejahatan dengan modus pemanfaatan kayu secara ilegal menggunakan dokumen perizinan dan surat angkut kayu yang tidak sah dibuat terkesan menjadi sah/legal.

BACA JUGA: Pembuat STNK Palsu Dibekuk

Kerugian negara akibat kejahatan ini diperkirakan paling sedikit Rp 3,5 miliar, dengan perhitungan PNBP (PSDH & DR) yang tidak dibayarkan sebesar Rp 270 juta ditambah denda 10 kali lipat, serta nilai tegakan kayu yang dicuri sebesar Rp 800 juta, serta kerugian akibat kerusakan ekosistem yang tidak ternilai.

Sementara itu barang bukti yang telah disita berupa kayu dan kapal layar motor akan dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tim Penyidik telah melakukan serangkaian proses penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 huruf  a dan b dan/atau Pasal 94 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 19 huruf f Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 78 ayat (5) Jo.

Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 100 miliar.

Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, Jumat (15/2) menegaskan, penanganan kasus pembalakan liar ini merupakan hasil kerja bersama antara penyidik Gakkum LHK dan Dinas LHK Propinsi NTB. Kolaborasi penyidikan ini perlu dijadikan contoh dan direplikasi ke daerah lain karena terbukti mampu menjadikan proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan diharapkan memberikan efek jera bagi para pelaku pembalakan liar.

Yazid menambahkan, KLHK terus berupaya dan berkomitmen menyelamatkan sumber daya alam dan aset negara serta menindak tegas pelaku kejahatan 

BACA JUGA: Ketahuan Kampanyekan Istri, Kadis Pariwisata Loteng Terancam Dibui

sumber daya alam, khususnya pelaku pembalakan liar.”Kita tetap akan berupaya menjaga sumber daya alam ini. Jika ada yang macam-macam harus ditindak,” tegasnya.

Di lain tempat, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, menegaskan bahwa hasil kerja penyidik dalam memberantas praktek illegal logging ini menujukkan komitmen dan konsistensi penegakan hukum LHK. “ Dalam 3,5 tahun ini, KLHK sudah membawa 595 kasus LHK ke pengadilan, baik terkait dengan pidana maupun perdata. Kami akan gunakan semua instrumen hukum untuk menguatkan efek jera kepada para pelaku,” kata Sani.(cr-der)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid