Kasus Proyek Kolam Labuh Dermaga Labuhan Haji, Yang Terlibat Harus Diproses

GAGAL : Kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji yang gagal dikerjakan tahun 2016 lalu kini sedang diusut Kejari Lombok Timur. (M GAZALI/RADAR LOMBOK)

SELONG – Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur tahun 2016 mendapat apresiasi.

Komisi IV DPRD Lombok Timur meminta agar kasus itu diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan, semua pihak yang terlibat dalam kasus itu juga harus bertanggung jawab. Mengingat dugaan kerugian negara dalam kasus itu cukup besar.

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman menyebut, dugaan kerugian negara dalam kasus itu tak main-main jumlahnya. Sebab, panjar sebesar Rp 7 miliar yang telah diberikan kepada kontraktor proyek itu belum dikembalikan sampai sekarang. ‘’Jadi bukan hanya pihak yang terlibat, kerugian negaranya juga harus dikembalikan,’’ ujar Hasan Rahman kepada Radar Lombok, Senin (15/2).

Rahman mengaku, DPRD sejak awal sudah getol menyuarakan kasus dalam proyek itu sebelumnya. Khususnya soal panjar yang telah diberikan kepada kontraktor sebesar Rp 7 miliar. Panjar itu harus segera dikembalikan ke kas daerah.

Rahman juga sejak awal sudah mencurigai proyek pengerukan kolam labuh ini. Awalnya, proyek ini sudah direncanakan instansi terkait. Tapi di tengah perjalanan, proyek ini justru gagal. Terlebih lagi berbagai pihak yang diduga terlibat saling menyalahkan. Masing-masing dari mereka merasa benar, terutama kontraktor maupun pejabat pembuat komitmen (PPK). ‘’Sejak awal banyak kejanggalan dalam kasus ini,’’ sebutnya.

Karena itu, Rahman mengapresiasi langkah kejaksaan yang turun langsung mengusut kasus ini. Selain untuk menemukan bukti hukum dan kebenaran, kegagalan proyek ini juga bisa menjadi pelajaran pemerintah kedepannya. Bahwa setiap pembangunan harus dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan cermat. ‘’Dalam arti, ketika ada kegiatan pokok yang akan dikerjakan, maka itulah lebih dulu diprioritaskan. Sehingga antara pekerjaan yang satu dengan lainnya tidak bertabrakan,’’ ujar Rahman.

Rahman juga mengulas soal proyek itu dulunya, semestinya rencana induk pelabuhan (RIP) diselesaikan terlebih dahulu. Karena ini direncanakan terlebih dahulu. Namun faktanya, pekerjaanya yang sifanya krusial ditangani belakangan. ‘’Langkah dan kebijakan seperti ini yang kita sesalkan,’’ tandasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Irwan Setiawan sebelumnya menerangkan, penetapan tersangka proyek kolam labuh ini tinggal menunggu hasil audit BPKP. Bahkan mereka juga telah menggelar ekspose dengan BPKP terkait berbagai indikasi penyimpangan di proyek ini.

Irwan sendiri mengaku telah memeriksa sejumlah saksi-saksi dalam kasus ini. Beberapa di antaranya pejabat di instansi terkait yang bertugas pada waktu itu. Seperti kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor PT Guna Karya Nusantara, dan mantan Bupati Lombok Timur, Ali BD. “Berikan kami waktu untuk menyelesaikan kasus ini. Apapun hasilnya nanti akan kami sampaikan informasinya secara detail,’’ kata Irwan.

Untuk diketahui, proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji ini merupakan proyek Bupati Ali BD kala itu. Tahun 2015 awalnya sempat dianggaran untuk  pengerukan sekitar Rp 30 miliar. Tapi realisasinya terbatas karena berbagai kendala teknis. Tahun 2016 , Pemkab Lombok Timur kembali ngotot untuk tetap melanjutkan proyek pengerukan ini. Bahkan anggaran yang dialokasikan nilainya lebih besar lagi dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp 35 miliar lebih.

Proses tender proyek ini dimenangkan PT Guna Karya Nusantara asal Bandung. Dari puluhan miliar anggaran, pihak kontraktor diberikan panjar sebesar Rp 20 persen atau sekitar Rp 7,6 miliar dari nilai kontrak. Proyek ini ditargetkan rampung sampai akhir tahun 2016.

Namun, dalam perjalanannya pihak kontraktor tak kunjung melaksanakan tugasnya. Berbagai fasilitas yang didatangkan seperti kapal, termasuk pipa penyedot dibiarkan terbengkalai di pelabuhan. Ketidakjelasan pengerukan ini terus berlarut sampai kontrak berakhir tahun 2016.

Sesuai ketentuan pihak kontraktor kembali diberikan perpanjangan waktu kurang lebih selama dua bulan tahun 2017. Tapi perpanjangan waktu itu  juga tak membuat kontraktor berbuat hingga kemudian batas waktu berakhir.

Atas dasar itulah kontrak kerja sama pun diputuskan. Kegagalan proyek nyatanya masih menyisakan masalah besar. Meski gagal dikerjakan namun panjar Rp 7,6 miliar yang diambil kontraktor tak dikembalikan. Pemkab Lombok Timur sempat melakukan penagihan ke BNI Bandung selaku penjamin. Tapi pihak bank juga ogah mencairkannya dengan berbagai dalih.

Pemkab Lombok Timur akhirnya  menempuh upaya hukum dengan melayangkan gugatan perdata ke PN Bandung. Gugatan itu ditujukan ke PT Guna Karya Nusantara dan pihak bank.  Di pengadilan tingkat pertama, gugatan Pemkab Lombok Timur ditolak. Selanjutnya Pemkab Lombok Timur kembali menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung tapi juga ditolak.

Terakhir, Pemkab Lombok Timur melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung namun sampai sekarang pengembalian uang muka itu masih belum ada kepastian. (lie)