MATARAM – Penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak berkuku genap tak bisa dibendung. Sejak virus hewan ini menyebar di pulau Lombok, angka kasus semakin bertambah dan belum bisa dikendalikan sampai sekarang.
Kepala Bidang P3HP Disnakkeswan Provinsi NTB, Rahmadi mengaku, penularan PMK yang sudah menyebar ke semua daerah di pulau Lombok belum dapat dikendalikan. “Kalau untuk dikendalikan ini butuh waktu. Seperti pendemi Covid-19 butuh waktu, karena PMK ini mirip-mirip seperti Covid yang terjadi pada manusia,” terang Rahmadi kepada Radar Lombok, Selasa (21/6).
Data Disnakkeswan NTB sendiri menunjukkan, jumlah populasi hewan ternak yang rentan terjangkit kasus PMK sebanyak 950.551 ekor. Hingga 20 Juni 2022, jumlah kasus PMK di pulau Lombok sudah mencapai 38.790 ekor ternak sapi terjangkit PMK. Rinciannya, 18.395 ekor masih sakit, 20.191 ekor sudah sembuh, 157 ekor dipotong paksa dan 47 ekor mati.
Sebaran kasus per kabupatan/kota di pulau Lombok, tercatat Lombok Timur paling banyak jumalah kasus. Dari jumlah populasi ternak sapi sebanyak 269.285 ekor, yang terjangkit PMK sudah mencapai 12.379 ekor, 4.607 ekor masih sakit, 7.680 ekor sudah sembuh, 75 ekor dipotong paksa dan 17 ekor mati. Disusul Lombok Tengah, dari jumlah populasi hewan ternak sapi sebanyak 323.232 ekor, yang terjangkit PMK sudah mencapai 12.363 ekor, masih sakit 5.738 ekor, sambuh 6.613 ekor, potong paksa 12 ekor. Belum ada kasus mati. Kemudian Lombok Barat dari jumlah populasi ternak sapi sebanyak 225.474 ekor, yang terjangkit PMK sudah mencapai 8.749 ekor, masih sakit 3.928 ekor, sembuh 4.811 ekor, potong paksa 2 ekor dan mati 8 ekor.
Selanjutnya, kasus PMK di Kabupaten Lombok Utara dari jumlah populasi ternak sapi sebanyak 128.752 ekor, yang terjangkit sudah mencapai 4.850 ekor, masih sakit 4.012 ekor, sembuh 800 ekor, potong paksa 16 ekor dan mati 22 ekor. Sedangkan Kota Mataram, dari jumlah populasi ternak sapi sebanyak 3.800 ekor, yang terjangkit PMK sudah mencapai 449 ekor, masih sakit 110 ekor, sambuh 278 ekor, potong paksa 52 ekor dan mati belum ada. “Setiap hari terjadi penambahan kasus. Tapi angka kesembuhan juga bertambah,” sambungnya.
Untuk dapat mengendalikan laju penularan kasus PMK harus tersedia obat-obat yang dapat digunakan untuk penanganan hewan ternak yang terjangkit PMK dan dilakukan vaksinasi. Sementara untuk ketersediaan obat-obatan dan vaksin masih terbatas sekarang. Maka kami sarankan untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan obat-obat herbal atau obat tradisional dulu untuk sementara,” katanya.
Terlebih sekarang ini, lanjutnya, untuk vaksin hewan ternak yang terpapar PMK sudah ada di Indonesia. Tinggal menunggu didistribusikan dari pusat. “Kalau untuk obat-obatan kita sudah dikirimkan dari pusat, tapi masih terbatas. Baru kemarin sampai dan hari ini (Selesa, red) kita menyebarkan,” sambungnya.
Untuk jumlah obat-obat yang dikirim, kata Rahmadi, masih jauh dari jumlah kebutuhan jika dibandingkan dengan jumlah kasus PMK yang terus bertambah setiap hari. “Karena yang dikirim sengat sedikit sekali, jauh sekali dari jumlah kasus atau populasi ternak kita yang terpapar. Ya kalau kita lihat jumlah obat yang dikirim hanya dua ribuan, sangat jauh dari kebutuhan kita,” terangnya.
Ia menyebutkan, untuk jenis obat yang dikirim dari pusat diantaranya, vitamin ternak, obat antibiotik, antiseptik, anti radang, disinfektan. Obat-obat ini rencanakan akan dikirim kedaerah dengan jumlah kasus PMK paling banyak, seperti Lombok Tengah yang menjadi lokasi pertama ditemukan kasus PMK, kemudian Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram. “Tapi jumlahnya terbatas sekali, makanya kami akan sebarkan ke daerah dengam zona kasus PMK yang mengalami peningkatan. Dalam hal ini ke daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan pembagian obat-obatnya lebih besar, baru ke daerah lainnya,” sebutnya.
Lebih lanjut Rahmadi mengurai, untuk vaksin sendiri dari jumlah vaksin yang didatangkan pemerintah pusat dari luar negeri. NTB sejauh ini belum mengetahui berapa kuota yang akan didapatkan. “Jadi kita belum tahu berapa jatah vaksin yang kita dapatkan. Kita masih menunggu, sambungnya.
Untuk lokasi pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan ke daerah kasus ternak yang sudah tidak sakit maupun yang sudah sembuh. “Tapi kita akan utamakan ternak-ternak yang sahat dulu yang berada di lokasi wabah PMK,” ucapnya.
Soal jumlah kuota vaksin yang sudah diusulkan ke pemerintah pusat, Rahmadi mengacu sesuai kebutuhan dari jumlah kasus PMK. Tapi belum diketahui apakah nanti kuota yang akan diberikan sesuai yang diusulkan atau tidak. Karena masalah vaksin ini disesuaikan juga dengan kondisi keuangan pemerintah yang sangat terbatas. “Yang jelas kita sudah menyusulkan kuota vaksin sesuai dengan jumlah PMK. Tapi sebetulnya jika mau normal kebutuhan vaksin kita tiga kali lipat dari jumlah kasus yang ada karena ada daerah bebas PMK yang juga harus kita vaksin,” terangnya.
Rahmadi juga menyadari jika kasus PMK yang selama ini terjadi tidak hanya ternak sapi. Mengingat ternak yang terjangkit PMK sebenarnya ternak yang berkuku genap. “Tapi sejauh ini yang kita dapat laporan hanya ternak sapi saja, karena baru ternak sapi yang kita lihat ditemukan dilapangan terpapar PMK,” katanya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada semua pihak supaya bisa memberikan edukasi kepada peternak agar dengan adanya kasus PMK yang sekarang ini masih mewabah jangan kemudian dijadikan momok menakutkan. “Apalagi sampai alergi makan daging. Karena ternak yang sudah terkenak PMK kalau dimasak baik, tidak masalah untuk dimakan. Jangan sampai ketakutan-ketakutan yang berlebihan sehingga kita tidak bisa berusaha lagi dibidang peternakan lagi. Ini yang kita harapkan jangan sampai kasus PMK dijadikan momok yang menakutkan,” imbuhnya. (sal)
