Kasus Penggergahan Tanah, Dirut PDAM Lotim Jadi Tersangka

Kasus Penggergahan Tanah
TERSANGKA : Inilah surat pemanggilan dari Polda NTB yang ditujukan ke Dirut PDAM Lotim selaku tersangka kasus penggergahan tanah warga. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Timur Mohamad Isra’i telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana bahwa yang bersangkutan memakai tanah tanpa izin pemiliknya.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Tri Budi Pangastuti membenarkan jika Dirut PDAM Lombok Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Polda NTB telah melayangkan surat panggilan kepada Isra’i selaku tersangka untuk memberikan keterangan pada hari Sabtu (31/3). “Hari ini yang bersangkutan (tersangka – red) tidak memenuhi panggilan penyidik,” terang Tri kepada Radar Lombok, Sabtu (31/3).

Kasus ini mulai diusut Polda NTB sejak warga Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Musmuliadi, melaporkan Bupati dan Dirut PDAM Lombok Timur tahun lalu. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, akhirnya Isra’i ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari lalu.

Bupati dan Dirut PDAM dilaporkan karena diduga telah memakai lahan tanpa izin pemilik sejak tahun 1991 silam. Musmuliadi selaku pemilik lahan tetap membayar pajak, namun lahan yang ada mata airnya itu justru dikuasai dan diperjualbelikan oleh pihak PDAM. “Hari Senin yang bersangkutan (tersangka) akan hadir ke Polda. Hari ini gak bisa karena ada kegiatan katanya, sudah tadi penyidik ditelpon,” ungkapnya.

Dalam surat pemanggilan nomor 8.pgl/186/III/RES.1.24/2018/Ditresrimum, Isra’i dipanggil untuk memberikan keterangan selaku tersangka. Pemanggilan tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana. Mengingat, direncanakan minggu-minggu ini akan dimulai sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Selong.

Kasus tersebut berawal tahun 1991 silam. Waktu itu, PDAM secara sepihak membangun bak penampungan air tanpa izin pemilik lahan. Apalagi PDAM juga mengeruk keuntungan dari lahan tersebut karena menjual air ke konsumennya.

Polda sendiri dalam kasus ini hanya mengusut dugaan tindak pidana memakai tanah tanpa izin dari yang berhak. Hal itulah yang membuat Polda berkesimpulan bahwa kasus tersebut telah memenuhi delik/unsur pasal yang dipersangkakan yakni pasal 6 ayat (1) huruf a, b, c Undang-undang (UU) RI nomor 51 PRP tahun 1950.

Dirut PDAM Lombok Timur, Mohamad Isra’i yang dikonfirmasi Radar Lombok, lebih memilih bungkam. Dirinya selama ini tidak menyangka jika kasus yang dilaporkan rakyat jelata tersebut akan mampu menyeretnya sebagai tersangka.

Isra’i awalnya sempat melakukan upaya mediasi dengan warga. Namun Isra’i tidak merasa bersalah, bahkan dalam forum mediasi mengaku tanah tersebut merupakan aset daerah. Meskipun di satu sisi, diakui juga bahwa tanah di Desa Rempung itu tidak tercatat dalam aset daerah dan pajak selalu dibayar oleh warga.

Sementara itu pengacara tersangka, Basri Mulyani, mengaku telah melakukan persiapan untuk bertempur di pengadilan. “Pak Isra’i dipanggil sebagai tersangka Tipiring (Tindak pidana ringan – red) penggergahan. Saya suruh Senin saja hadir karena hari ini teman-teman banyak kegiatan. Tapi kita sih sudah siap menghadapi sidang,” ungkap Basri.

Basri sejak awal ingin menyelesaikan sengketa tanah tersebut secara kekeluargaan. Namun karena saat ini Isra’i sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka langkah yang diambil tentu saja melakukan pembelaan. “ Karena sudah berlanjut begini posisinya, ya berlanjut ke pengadilan. Kita sudah siap dengan bukti-bukti. Saksi ahli juga kita siapkan yang akan berikan keterangan. Apa materi bantahan kita, nanti di pengadilan saja. Gak mau kita sampaikan,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur H. Khairul Rizal menegaskan, pihaknya siap membantu masyarakat yang saat ini sedang melawan Pemkab dalam proses hukum. “Saya tidak tahu kalau kalau sudah ada tersangka. Kita siap memfasilitasi gugatatan masyarakat ke Pemkab,” ucap politisi Partai Demokrat itu.

Apabila nanti lahan yang menjadi sengketa saat ini terbukti milik warga, maka sudah seharusnya lahan tersebut diserahkan oleh Pemkab. Apalagi saat ini Dirut PDAM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah ditetapkan menjadi tersangka. “Pemkab harus menyerahkan tanah tersebut, dan mengajak pemilik tanah untuk berembuk terkait ganti rugi sewa selama ini,” pinta Khairul yang merupakan ketua Timses Zul-Rohmi di Pilgub NTB.

Khairul Rizal sendiri sudah cukup memahami sengketa tanah antara Pemkab dengan warga desa Rempung. Mengingat, mediasi juga pernah dilakukan di rumahnya. Namun hasilnya gagal, karena waktu itu pihak PDAM belum mau mengakui bahwa tanah tersebut milik warga.

Penjabat Bupati Lombok Timur, H Ahsanul Khalik juga belum mengetahui apabila Dirut PDAM Lotim telah ditetapkan sebagai tersangka. Hingga Sabtu malam, tidak pernah ada laporan yang masuk ke dirinya selaku Bupati terkait kasus tersebut.

Oleh karena itu, selaku Bupati saat ini, Khalik akan mendalami dan mencari solusi terbaik atas kasus yang telah cukup lama bergulir itu. “Saya akan panggil PDAM dan Bagian Hukum untuk mendalami pandangan hukum yang selama ini dipakai oleh PDAM,” katanya.(zwr)