SELONG – Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus menggenjot penyidikan kasus dugaan korupsi proyek kolam labuh Labuan Haji.
Sejauh ini para pihak terkait diperiksa oleh penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lombok Timur.
Terakhir yang diperiksa yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) Lombok Timur, Sateriadi yang dulu sebagai PPK proyek. Tinggal kini menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Irwan Setiawan, mengatakan untuk kerugian negara pihaknya sendiri menghitungnya secara total loss.
Artinya uang muka 20 persen sebesar Rp 7 milliar yang sudah dicairkan itu dianggap sebagai nilai kerugian negara.” Kalau dari kita ngitung itu total loss tetapi tidak tahu nanti BPKP. Kita tunggu saja detailnya seperti apa,” ungkapnya, Jumat (26/3).
Pihaknya menghitung kerugian negara total loss karena menurut Irwan pekerjaannya tidak selesai.
Manfaat dari proyek tersebut pun belum dapat dinikmati.
Lalu kemana uang sebesar Rp 7 Milliar tersebut?
Kali ini Irwan belum bersedia membeberkannya.”Pengen (tau) kan. Tunggu saja,” ungkapnya.
Saat ini pihaknya belum bisa berbicara panjang lebar terkait kasus ini.
Ia meminta masyarakat bersabar. Sebab pihaknya pasti menuntaskan kasus ini. “Nanti kalau sudah penuntutan kita berbicara panjang lebar,” ungkapnya.
Disinggung mengenai ada gugatan perdata dari Pemkab Lombok Timur untuk menagih uang Rp 7 Milliar tersebut kembali, Irwan mengaku tidak tahu dan tidak mau tahu terkait itu.
Sebab hal itu sama sekali tidak menghalangi proses penyidikan.
“ Kita pidana, itu perdata. Jadi beda,” ungkapnya.
Untuk diketahui, proyek pengerukan kolam labuh Labuhan Haji ditender pada tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp 39,63 miliar. Pada saat tender, proyek ini dimenangkan PT Gunakarya Nusantara. Kontraktor asal Bandung Jawa Barat ini mengajukan harga penawaran Rp 38,1 miliar.(der)
