Kasus Kekerasan di Ponpes, Kemenag: Pengawasan Ranah Yayasan

Zamroni Aziz (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB, enggan dikaitkan dengan maraknya kasus kekerasan di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes). Dimana menurut Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, sejumlah masalah yang terjadi di Ponpes, tentu kebijakan dan pengawasannya menjadi ranah yayasan.

Ponpes lanjutnya, memiliki aturan atau regulasi sendiri, yang mana Kemenag NTB tidak bisa masuk didalamnya. “Kalau persoalan ke dalam, itu adalah bagian dari yayasan, yang mana mereka berdiri sendiri. Ada kebijakan yang mungkin kita tidak bisa masuk, sehingga kita tidak bisa intervensi terlalu jauh,” kata Zamroni.

Sebagai contoh, banyak Ponpes yang ada diluar daerah, enggan untuk menerima dana BOS, dan pemerintah tidak bisa mengintervensi kepada Ponpes tersebut. Sebab, masing-masing yayasan sudah menerapkan kebijakannya sendiri.

Hal demikian juga berlaku bagi Ponpes di NTB. Ada beberapa masalah yang tidak bisa ditangani oleh Kemenag, termasuk pengawasan sampai ke lingkungan Ponpes.

Zamroni menjelaskan, wewenang Kemenag hanya pada masalah kurikulum yang diterapkan Ponpes. “Tetapi kita hanya mengimbau menyampaikan supaya pembelajaran dan mekanisme di Pondok Pesantren mengikuti kurikulum yang ada di Kementerian Agama,” terangnya.

Baca Juga :  Ribuan GTT NTB Belum Terima Gaji 4 Bulan, Aidy Furqon: Masih Sinkronisasi Data

Namun dia memastikan bahwa Kemenag tidak pernah lari dari masalah. Adapun kasus kekerasan pada Ponpes harus disikapi secara bersama. Tidak saja oleh Kemenag, tetapi semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan sebagainya. “Kita upayakan supaya hal-hal ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Sebenarnya Kemenag Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah memberikan pengawasan dan perhatian khusus kepada Ponpes. Bahkan jauh sebelum kasus-kasus kekerasan di Ponpes ini muncul, Kanwil Kemenag di Kabupaten/Kota juga sudah diminta untuk mendatangi setiap Ponpes. Salah satunya melalui program Sambang Ponpes dan Safari Ramadhan di Ponpes.

Untuk itu, ia kembali mengajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait, untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal Ponpes. “Jangan pernah bilang pondok pesantren hanya tugas Menteri Agama, tetapi pesantren adalah tugas semua stakeholder di daerah ini. Kita berharap ada dari pemerintah untuk bersama-sama membangun pesantren,” ujarnya.

Disampaikan Zamroni, izin Ponpes dikeluarkan oleh Kemenag RI. Dimana untuk mendirikan Ponpes ada beberapa syarat yang harus dilalui, antara lain adanya lembaga pendidikan formal didalamnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah hingga sekolah atas, serta sekolah aliyah, ibtidaiyah dan lainnya.

Baca Juga :  Penonton MotoGP Terjebak Macet

Kemudian Ponpes juga harus memakai kurikulum yang sudah ditentukan oleh Kemenag. Lembaga tersebut juga harus memiliki pemimpin, serta ada santri yang bermukim. Ditambah ada masjid yang dibangun di lingkungan Ponpes. “Kita mengimbau kepada semua pihak, terutama pihak pesantren untuk lebih pro aktif dalam memperhatikan anak didiknya,” pesannya.

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag NTB, M. Ali Fikri menambahkan bahwa semua kasus yang terjadi di Ponpes telah ditangani oleh aparat penegak hukum (APH). Demikian Kanwil Kemenag juga sedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan-penguatan dalam rangka pengawasan ke Ponpes.

“Kita tidak mungkin semua satu-satu standby disitu. Perubahan yang kita lakukan itu digitalisasi, apa pelaporannya. Adapun perilaku seperti ini dilaur jangkauan kita,” timpalnya. (rat)

Komentar Anda