Kasus Kapal Solar Ilegal di Lotim, Polda Lakukan Pengembangan ke Palembang

Kombes Pol Kobul Syahrin Ritonga (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Kasus pengisian solar bersubsidi yang diduga dilakukan secara ilegal di Perairan Telong-Elong, Lombok Timur terus berlanjut. Kini, Polda NTB mengirim sejumlah personel ke Palembang untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. “Tim Sudah berangkat ke Palembang,” sebut Direkur Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dir Polairud) Polda NTB Kombes Pol Kobul Syahrin Ritonga.

Pengembangan dilakukan ke wilayah Palembang berkaitan dengan asal kapal tanker yang berhasil diamankan. “Asal kapal tanker dari sana (Palembang), makanya kami kirim tim ke Palembang,” katanya.
Perihal pengembangan yang dilakukan ke Palembang tersebut, tidak dijelaskannya secara rinci. Namun dipastikan, pengembangan yang dilakukan merupakan bagian dari rangkaian penyidikan atas kasus yang sudah ada dua tersangkanya itu. “Intinya tim melakukan pengembangan ke Palembang,” ujarnya.

Adapun dua orang yang sudah ditetapkan tersangka tersebut merupakan nakhoda kapal. Identitasnya belum dibeberkan. Sebagai tersangka, mereka diduga melanggar Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen dan atau Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur terkait ketentuan izin usaha angkutan.
Terhadap kedua tersangka, penyidik sudah melakukan penahanan. Seluruh barang bukti kasus seperti kapal tanker yang mengangkut solar bersubsidi dan kapal ikan milik nelayan Lombok Timur juga masih disita kepolisian di Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur.
Dalam kasus ini, ada tiga kapal yang diamankan yakni dua kapal tanker bernama MT Harima dan Anggun Selatan. Sedangkan satu kapal ikan bernama KM FMJ Satu Raya. Dari kapal MT Harima dan kapal ikan KM FMJ Satu Raya, total BBM yang diamankan 272 ribu liter. Sementara dari kapal tanker Anggun Selatan sedikitnya 135 ribu liter.
Sebelum menetapkan tersangka ini, Polda NTB sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli.

Dari pemeriksaan ahli yang melakukan pemeriksaan BBM menyatakan, bahwa BBM itu out of spec (tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar dari migas). Dan surat izin yang ditemukan tidak sesuai. Hal tersebut didapatkan dari hasil pengujian pada unsur flash point-nya, di mana standar dari migas harusnya 52 namun hasil uji labnya hanya 30 untuk kapal SPOB MV Harima dan 33 untuk kapal SPOB MT Anggun Selatan. (cr-sid)

Komentar Anda