GIRI MENANG – Sat Reskrim Polres Lombok Barat terus mendalami kasus dugaan penyelewengan anggaran pemberangkatan bimbingan teknis (Bintek) perangkat desa oleh Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat tahun lalu. Total anggaran Bintek waktu itu Rp 2,5 miliar. Sejauh ini penyidik telah memanggil sejumlah pengurus AKAD dan pengusaha travel yang mengatur keberangkatan aparat desa. “Kami terus mendalami kasus dugaan penyelewengan anggaran Bintek di AKAD. Dan kami pun baru kemarin telah memanggil travel yang memberangkatkannya,”ungkap Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Joko Tamtomo kemarin (12/8).
Pengusaha travel dipanggil untuk dimintai keterangannya soal anggaran. Penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Lombok Barat. “Yang jelas semuanya akan diperiksa,” sebutnya.
Pihaknya mengatakan belum tentu menemukan ada kerugian. Namun setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti. “Diklarifikasi dulu, perkara tetap jalan,” tegasnya.
Berdasarkan dokumen Radar Lombok. Kasus ini mulai mencuat setelah kepergian seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bintek di Jogjakarta Agustus tahun lalu. Sejumlah ketua BPB meminta adanya keterbukaan anggaran Bintek yang nilainya mencapai sekitar Rp 2, 5 miliar. Pada waktu itu BPD kecewa dengan keikutsertaan belasan Kades yang dianggap sebagai panitia sekaligus pengelola travel perjalanan.
BPD menyampaikan beberapa keberatannya. Pertama, BPD mempertanyakan keikutsertaan para Kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lombok Barat dalam Bintek ini. Secara aturan, BPD berfungsi melakukan kontrol dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Masalahnya ini terbalik, justru Kades yang ikut memonitor dengan ikut dalam Bintek ini.
Dari data yang ada, secara umum total anggaran Bintek di ADD (Alokasi Dana Desa) masing-masing desa mencapai Rp 21 juta tahun. Jika ditotal untuk 119 desa, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar. Anggaran Bintek ini terdiri dari Bintek Kades, BPD, dan PKK. BPD juga mempertanyakan perusahaan travel yang memfasilitasi keberangkatan seluruh anggota BPD. Yang menentukan travel adalah para Kades. Diduga ada permainan pengelolaan dana Bintek yang besar ini.(flo)
