MATARAM-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram menyoroti beberapa kasus diantaranya kasus dugaan penyelewangan dana bantuan bibit cabai di Dinas Pertanian Kota Mataram tahun 2016. Bantuan diberikan oleh pemerintah pusat. Kasus ini kini tengah ditangani pihak Kejati NTB.
Anggota TPID Kota Mataram Dr. Iwan Harsono mengatakan, selama ini inflasi di Kota Mataram cukup di angka normal. “ Satu yang jadi kendala yakni temuan Kajati NTB terhadap bantuan APBN Rp 2,8 miliar untuk bantuan bibit cabai. “ Kalau ditanam semua bibit itu maka Mataram tidak akan terjadi masalah kelangkaan dan lain-lain. Karena inflasi selama ini dipengaruhi oleh komoditi,” ungkapnya saat rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram di ruang pertemuan kantor Bappeda NTB kemarin.
Namun selama ini kata dia, Pemkot sudah bagus dalam mengontrol harga pasar. “ Karena kalau kita mengalami deflasi maka tidak bagus, pihak produsen banyak yang merugi”, katanya.
[postingan number=3 tag=”kasus”]
Rapat juga dihadiri oleh Kepala Bank Indonesia Cabang Mataram Priyono, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Mataram Lalu Putradi, dan seluruh angota TPID Kota Mataram.
Menurut Kepala Bank Indonesia Cabang Mataram Priyono, pada Februari 2017 inflasi di NTB sebesar 0,24 persen, melampau angka inflasi nasional sebesar 0,23 persen. Untuk Kota Mataram inflasi tercatat 0,40 persen. Sementara itu Kota Bima mengalami deflasi sebesar 0,40. Inflasi tahunan NTB sebesar 3,22 persen, Kota Mataram sebesar 3,41 persen, dan Kota Bima 2,42 persen.
Inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan harga kelompok administered price, antara lain tarif air minum PAM dan tarif listrik. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan kelompok volatile food, seperti ikan tongkol, cabai rawit, dan tongkol pindang.
Sedangkan menurut Kepala Badan Statistik Kota Mataram Lalu Putradi, ada 20 komoditi yang dominan memberikan sumbangan inflasi di Kota Mataram pada Bulan Februari 2017. Yang pertama adalah kenaikan tariff air PDAM sebesar 0,18 persen.(dir)
